Pemerintah Prancis resmi memperketat keamanan nasional dengan melarang segala bentuk perkumpulan massa dan memperpanjang jam malam di sejumlah kota besar. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kerusuhan brutal yang terjadi pada demonstrasi akhir pekan lalu.
Presiden Emmanuel Macron dijadwalkan memimpin rapat dewan pertahanan bersama para menteri utama dan pejabat tinggi untuk mengevaluasi situasi. Ia juga akan bertemu langsung dengan aparat keamanan. Keputusan Macron yang hanya mengizinkan demonstrasi serikat pekerja pada akhir pekan menuai kritik keras dari kelompok mahasiswa. Mereka menilai pembatasan ini mengekang kebebasan berekspresi, terutama setelah aksi protes terkait biaya hidup dan kondisi sekolah belakangan ini.
Sebagai informasi tambahan, lebih dari setengah juta orang turun ke jalan di seluruh Prancis pada Sabtu lalu. Aksi damai tersebut berujung anarki dan penjarahan. Otoritas setempat di Paris memperpanjang jam malam hingga Senin, sementara Marseille dan Lyon melarang total perkumpulan massa serta membatasi transportasi publik untuk Sabtu mendatang. Kepolisian akan menambah personel hingga 20 persen dibandingkan akhir pekan sebelumnya, setelah pemerintah dituduh lengah terhadap skala kerusuhan.
Meski pembatasan berlaku, serikat mahasiswa utama Prancis, UNEF, tetap menggelar unjuk rasa. Kelompok 'Yellow Vest' juga telah mengajukan izin untuk melakukan long march di pusat Kota Paris. Macron dijadwalkan bertemu perwakilan mahasiswa untuk membahas rencana mereka, namun UNEF menegaskan aksi tetap berjalan. Mereka menuduh Macron menginjak-injak kebebasan protes dan nilai-nilai republik.
Dampak ekonomi mulai terasa. Pusat perbelanjaan dan bisnis di kota-kota besar diminta tutup. Museum Louvre dan Yayasan Louis Vuitton dipastikan tutup pada Sabtu, sementara pameran Art Basel Paris berakhir lebih awal dari jadwal. Sejak kerusuhan Sabtu lalu, Kementerian Kehakiman mencatat sebanyak 2.700 orang telah ditangkap.