Washington kini serius menggarap strategi untuk mengamankan pasokan mineral krusial. Dalam KTT perdana yang baru digelar, Amerika Serikat terang-terangan membidik hegemoni China yang saat ini menguasai sebagian besar rantai pasok elemen tanah jarang global. Mineral-mineral ini, mulai dari lithium, kobalt, hingga nikel, adalah 'darah' bagi industri teknologi tinggi, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga sektor pertahanan. Tak heran jika pasokannya kini jadi rebutan berbagai negara.
Namun, di tengah hiruk pikuk persaingan geopolitik ini, ada suara peringatan keras dari ekonom politik Stefan Zylinski. Menurutnya, negara-negara Global South – yang sering disebut negara berkembang – lah yang paling mungkin menanggung harga mahal. Kenapa begitu? Karena sebagian besar cadangan mineral krusial ini memang berada di wilayah mereka, seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara.
Zylinski khawatir, ambisi negara-negara maju untuk mengamankan pasokan ini bisa berujung pada eksploitasi lingkungan dan sosial yang lebih parah di negara-negara produsen. Proses penambangan dan pemurnian mineral ini seringkali meninggalkan jejak kerusakan lingkungan parah, mulai dari pencemaran air, deforestasi, hingga masalah kesehatan masyarakat lokal. Belum lagi potensi konflik sosial dan buruh, serta nilai tambah ekonomi yang minim karena negara-negara produsen hanya menjadi penyuplai bahan mentah tanpa ikut menikmati keuntungan dari pengolahan. Ini bisa mengulang sejarah 'kutukan sumber daya' di banyak negara berkembang.
Dengan KTT ini, AS memang ingin membangun rantai pasok yang lebih resilien dan terbebas dari pengaruh tunggal China. Namun, tanpa regulasi yang adil dan komitmen serius terhadap praktik berkelanjutan, kekhawatiran Zylinski bisa jadi kenyataan. Negara-negara Global South berhak mendapatkan bagian yang adil, bukan sekadar menjadi korban dari perlombaan pasokan mineral global yang semakin memanas.