Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperluas penyelidikan terhadap pemilihan Senat di Negara Bagian Alaska. Mereka menuding Partai Demokrat sengaja menempatkan kandidat palsu untuk mengacaukan suara pemilih agar calon dari Partai Republik kalah.
Jaksa federal telah mengirim surat target kepada sejumlah pihak, termasuk pengacara Marc Elias yang mewakili Partai Demokrat. Surat itu menjadi peringatan bahwa penyidik sudah mengantongi cukup bukti untuk menjerat mereka sebagai tersangka dalam dakwaan pidana di masa depan.
Elias langsung merespons tuduhan tersebut. Ia menilai langkah Departemen Kehakiman AS sebagai upaya intimidasi politik yang tidak etis. Menurutnya, penyelidikan ini hanya dalih untuk menekan lawan politik pada hari pemungutan suara.
Persaingan di Alaska mempertemukan Senator petahana Dan Sullivan dari Partai Republik melawan Mary Peltola, mantan anggota kongres dari Partai Demokrat. Kursi ini sangat strategis karena menentukan kendali partai di Senat AS.
Masalahnya, ada kandidat lain yang bernama sama, Dan Sullivan. Pemerintahan Trump mencurigai kesamaan nama ini sengaja diciptakan untuk mengecoh pemilih di bilik suara. Pihak Demokrat membantah keras tuduhan tersebut. Mereka memastikan surat suara sudah mencantumkan pembeda yang jelas antara kedua kandidat bernama Sullivan itu.
Meski begitu, Departemen Kehakiman tetap melanjutkan investigasi besar-besaran. Laporan kantor berita AP menyebutkan lebih dari 100 surat panggilan pengadilan telah dikirim ke berbagai pihak terkait. Langkah ini menuai kritik karena sebelumnya pengadilan menolak upaya pemerintah untuk memblokir sertifikasi hasil pemilu di Alaska.
Analisis Dampak: Investigasi ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga penegak hukum di AS. Masyarakat luas bisa menilai langkah ini sebagai kriminalisasi politik yang mengancam demokrasi. Selain itu, ketegangan antara pendukung kedua kubu berisiko meningkat menjelang hari pencoblosan.