Geger di Negeri Paman Sam! Dua politikus progresif terkemuka, Senator Bernie Sanders dan Anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez, baru-baru ini bikin gebrakan. Mereka mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang isinya cukup mengejutkan: mendesak penghentian sementara pembangunan pusat data Artificial Intelligence (AI) di seluruh Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka khawatir laju pesat teknologi ini bisa jadi ancaman serius bagi masa depan umat manusia, termasuk nasib para pekerja, kebebasan sipil, hingga lingkungan.
Sanders, yang mewakili Vermont, blak-blakan bilang kalau para wakil rakyat "jauh tertinggal" dalam memahami seluk-beluk AI. Ia khawatir, segelintir "oligarki Big Tech" yang didominasi miliarder justru mengambil keputusan yang bisa mengubah total ekonomi, demokrasi, dan arah peradaban kita. "Kita butuh debat publik serius dan pengawasan demokratis atas isu sepenting ini," tegasnya.
Senada dengan Sanders, Ocasio-Cortez dari New York menyoroti dampak nyata dari minimnya regulasi AI di tingkat nasional. Ia menyebut contoh-contoh mengerikan seperti pengawasan massal oleh pemerintah hingga penyebaran deepfake seksual yang melibatkan perempuan dan anak-anak. "Kongres punya kewajiban moral untuk berdiri bersama rakyat Amerika dan menghentikan ekspansi pusat data ini sampai ada kerangka kerja yang memadai untuk mengatasi bahaya eksistensial AI bagi masyarakat kita," ujarnya. Ia menekankan, "Kita harus memilih kemanusiaan, bukan keuntungan."
Gerakan ini bukan tanpa alasan. RUU Sanders-Ocasio-Cortez muncul di tengah gelombang penolakan masyarakat terhadap pembangunan pusat data AI di berbagai komunitas di AS. Fasilitas-fasilitas ini memang dikenal rakus energi dan air. Data dari Data Center Watch menunjukkan, setidaknya 36 proyek pusat data AI di AS tertunda atau dibatalkan antara Mei 2024 hingga Juni 2025, menyebabkan kerugian investasi hingga 162 miliar dolar AS. Penolakan ini bahkan melintasi batas partai, datang dari negara bagian yang dipimpin Republik maupun Demokrat, lantaran kekhawatiran akan kenaikan harga listrik dan dampak lingkungan.
Melihat survei NBC News terbaru, mayoritas pemilih AS (57 persen) percaya risiko AI lebih besar daripada manfaatnya. Ini jelas menunjukkan kekhawatiran publik yang meluas.
Meski demikian, RUU ini diperkirakan akan menghadapi jalan terjal di Kongres AS. Pasalnya, Partai Republik menguasai mayoritas di DPR dan Senat, bahkan di kalangan Demokrat sendiri, pandangan soal regulasi AI masih terpecah belah. Senator John Fetterman dari Pennsylvania, misalnya, langsung menepis usulan moratorium ini, menyebutnya sebagai "China First" alias menguntungkan Tiongkok.
Fenomena ini bukan cuma gertakan politik biasa, melainkan cerminan dari kegelisahan global akan kecepatan pengembangan AI tanpa payung regulasi yang jelas. Di satu sisi, AI menjanjikan terobosan luar biasa; di sisi lain, potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, bahkan lingkungan, terlalu besar untuk diabaikan. Kasus di AS ini bisa jadi pelajaran berharga bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mulai memikirkan kerangka regulasi AI yang seimbang. Bagaimana agar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan, etika, dan kesejahteraan masyarakat? Debat ini baru saja dimulai, dan hasilnya akan menentukan arah masa depan kita bersama dengan teknologi yang semakin cerdas ini.