Ketegangan politik di Kurdistan Irak memanas. Partai Demokrat Kurdistan (KDP) dan Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK) gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru. Pemicunya, KDP menggelar sidang parlemen di Erbil pekan lalu tanpa kehadiran PUK. Langkah itu memicu kemarahan. Pemimpin PUK Bafel Talabani langsung menarik partainya dari pemerintahan dan mengancam membentuk administrasi tandingan di benteng mereka, Sulaimaniyah.
Analis menilai situasi ini sangat serius. Yasin Aziz, politikus independen Kurdi, menyebut bayang-bayang dua pemerintahan kini semakin nyata. Hubungan kedua partai yang sudah retak sejak lama kini benar-benar pecah. Harapan untuk bersatu sirna setelah parlemen diaktifkan secara sepihak.
Konflik ini bukan barang baru. Era 1990-an, KDP dan PUK pernah perang saudara dan membentuk pemerintahan terpisah. Meski kini tak ada bentrokan senjata, saling curiga masih pekat. Hasil Pemilu Oktober 2024 lalu memperlihatkan dominasi KDP dengan 39 kursi, disusul PUK 23 kursi, dan Gerakan Generasi Baru 15 kursi. Tanpa dukungan PUK, KDP memang bisa mengaktifkan parlemen, tapi stabilitas kawasan taruhannya.
Dampak bagi Masyarakat: Jika dua pemerintahan benar-benar terbentuk, warga Kurdistan berpotensi menghadapi kebingungan administratif, mulai dari pengurusan dokumen, gaji pegawai, hingga layanan publik yang terbelah. Stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah semi-otonom itu juga bisa terguncang, mengingat Kurdistan adalah mitra penting bagi Baghdad dan negara-negara Barat dalam memerangi sisa-sisa ISIS.