Washington D.C. menjadi saksi perhelatan perdana "Dewan Perdamaian" yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bertempat di US Institute of Peace, pertemuan yang berlangsung Kamis (waktu setempat) ini bertujuan mengumumkan strategi dan kucuran dana jumbo untuk membangun kembali Gaza yang porak-poranda akibat perang. Tak hanya itu, dewan ini juga akan membahas detail "Pasukan Stabilisasi Internasional" yang direncanakan akan menjaga keamanan di Gaza.
Trump, yang menjabat ketua tak terbatas dewan ini, sesumbar di platform Truth Social bahwa "Dewan Perdamaian akan menjadi Badan Internasional paling konsekuensial dalam Sejarah." Namun, klaim bombastis ini langsung memicu kritik. Banyak pengamat menilai dewan ini punya "agenda imperial" Trump dan berpotensi menyaingi bahkan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan internasional utama.
Meskipun demikian, beberapa negara Timur Tengah dan Asia menyatakan kesediaannya bergabung. Menariknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi salah satu yang telah menerima undangan, meskipun dia sempat kesal dengan masuknya pejabat Turki dan Qatar di Dewan Eksekutif Gaza. Di sisi lain, negara-negara sekutu Barat AS justru memilih menjaga jarak, menunjukkan adanya keraguan terhadap inisiatif ini.
Pertemuan ini juga tak luput dari kontroversi karena Trump turut mengundang pemimpin yang dicari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, yaitu Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen dewan terhadap hukum internasional.
Inti dari pertemuan perdana ini adalah rencana rekonstruksi Gaza. AS diperkirakan akan mengumumkan dana sebesar US$5 miliar dari negara-negara anggota untuk "upaya Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza." Rencana yang pernah dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, di Forum Ekonomi Dunia Davos ini mencakup pembangunan resor pantai dan gedung-gedung pencakar langit. Namun, visi "mengilap" ini justru dikecam kelompok advokasi Palestina sebagai "imperialis," mengingat Gaza hancur lebur setelah konflik berkepanjangan yang secara diplomatik didukung dan dipersenjatai AS.
Pembentukan pasukan stabilisasi yang beranggotakan ribuan personel juga diwacanakan. Rencana 20 poin Trump tahun lalu untuk mengakhiri perang di Gaza mencakup gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan struktur pemerintahan teknokratik untuk mengelola wilayah Palestina selama masa transisi. Namun, rencana ini berpotensi menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedaulatan dan masa depan pemerintahan Palestina sendiri.
Dampak dari Dewan Perdamaian ini bisa sangat signifikan. Di satu sisi, ia menawarkan harapan pendanaan dan stabilisasi bagi Gaza yang hancur. Namun di sisi lain, inisiatif ini juga berisiko menciptakan tatanan diplomatik paralel yang menantang PBB, memperdalam perpecahan antara sekutu tradisional, dan mengundang kritik pedas karena potensi agenda terselubung yang disebut "imperialistik." Lebih dari itu, keputusan yang diambil di Washington ini tidak hanya berdampak pada diplomasi, tetapi juga dapat memicu gejolak di internal negara-negara peserta.