WASHINGTON D.C. – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berencana mengampuni Wanda Vazquez Garced, eks Gubernur Puerto Riko yang tersandung kasus korupsi. Keputusan kontroversial ini segera memicu gelombang protes dan perdebatan sengit, terutama di Puerto Riko sendiri. Gedung Putih sudah mengonfirmasi rencana pengampunan ini kepada media AS, setelah sebelumnya CBS News memberitakan bahwa pengampunan tersebut akan segera diberikan.
Pengampunan untuk Vazquez, yang dituduh terlibat dalam skema penyuapan saat menjabat, dikaitkan oleh pejabat pemerintahan Trump dengan kampanye presiden melawan apa yang ia sebut sebagai ‘lawfare’ atau perang hukum. Seorang pejabat anonim mengatakan kepada Reuters, “Seluruh kasus ini adalah contoh penganiayaan politik.”
Wanda Vazquez, seorang politisi dari Partai Progresif Baru yang mendukung status negara bagian bagi Puerto Riko, menjabat sebagai gubernur sejak 2019 hingga Januari 2021. Ia ditangkap pada tahun 2022 setelah Departemen Kehakiman AS menuduhnya terlibat dalam tindakan korupsi saat masih menjabat.
Trump sendiri dikenal sering menggunakan hak prerogatif ini untuk membela sekutu politiknya. Sejak kembali menjabat untuk periode kedua, ia telah memberikan sejumlah pengampunan kepada pejabat sayap kanan dan sekutunya, termasuk mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez—yang dihukum karena kasus narkoba—dan para pendukungnya yang menyerbu Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Dalam setahun terakhir saja, Trump telah memberikan lebih dari 1.700 pengampunan dan tindakan grasi. Angka ini menempatkannya pada jalur untuk melampaui pendahulunya, Joe Biden, dalam hal jumlah pengampunan. Namun perlu dicatat, Biden sendiri telah memberikan 4.245 tindakan grasi sepanjang empat tahun masa jabatannya, jumlah terbanyak dari presiden modern mana pun.
Kabar pengampunan Vazquez ini sontak menimbulkan gelombang penolakan dari oposisi politik Puerto Riko. Pablo Jose Hernandez Rivera, perwakilan wilayah pulau tersebut di DPR AS, melontarkan kritik keras di media sosial. “Impunitas melindungi dan mendorong korupsi,” tulis Hernandez. “Pengampunan yang diberikan kepada mantan gubernur Wanda Vazquez melemahkan integritas publik, mengikis kepercayaan pada sistem peradilan, dan menyinggung kami yang percaya pada pemerintahan yang jujur.”
Sebagai wilayah AS, Puerto Riko hanya memiliki perwakilan tanpa hak suara di Kongres AS. Hubungan Trump dengan pulau ini memang sering bergejolak. Pada Agustus lalu, Trump mencopot lima anggota Demokrat dari dewan kendali federal Puerto Riko yang mengatur keuangan pulau itu. Bahkan, selama kampanye pemilihannya kembali pada 2024, Trump mengadakan sebuah rapat umum di New York yang menampilkan seorang politikus yang menyebut Puerto Riko sebagai “pulau sampah yang mengambang.”
Penggunaan pengampunan oleh Trump juga tak lepas dari narasi yang lebih luas, di mana ia sering menuduh sistem peradilan AS bias terhadap kaum konservatif dan mengecam apa yang ia sebut sebagai “persenjataan” Departemen Kehakiman di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat. Ironisnya, Trump sendiri menghadapi empat dakwaan kriminal, dua di tingkat federal, selama empat tahun di antara dua masa jabatannya. Dari semua itu, hanya satu dakwaan di tingkat negara bagian, yaitu di New York, yang berujung pada vonis dan hukuman.