Jakarta – Wacana pengakuan internasional terhadap Somaliland sebagai negara merdeka kembali mencuat. Namun, seorang pejabat tinggi Somalia, Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, dengan tegas membantah narasi tersebut. Dalam pernyataan eksklusif, ia mengungkap bahwa realitas di lapangan jauh dari gambaran 'negara stabil dan bersatu' yang sering didengungkan para pendukung kemerdekaan.
Argumen utama yang melandasi dorongan pengakuan ini dinilai keliru sejak awal. Klaim bahwa Somaliland adalah entitas politik yang koheren langsung terbantahkan oleh fakta sejarah dan geografis. Wilayah yang sempat merdeka pada Juni 1960 itu secara sukarela telah bergabung dengan Somalia untuk membentuk Republik Somalia. Lebih penting lagi, batas-batas wilayah yang diklaim administrasi Somaliland saat ini tidak diakui secara universal oleh penduduk yang tinggal di dalamnya.
Bukti paling mutakhir adalah pemberontakan di wilayah timur Sool, Sanaag, dan sebagian Cayn (SSC). Setelah konflik berkepanjangan, masyarakat lokal menolak pemerintahan dari Hargeisa (ibu kota Somaliland) dan justru mendirikan administrasi Timur Laut yang berafiliasi dengan Pemerintah Federal Somalia. Mereka memilih masa depan sebagai bagian dari negara federal Somalia, bukan negara pecahan. Di sisi barat, gerakan politik di Awdal juga semakin vokal menentang monopoli politik dan ekonomi Hargeisa.
Analis politik menilai, pengakuan sepihak terhadap Somaliland justru akan menjadi bumerang. Alih-alih menciptakan stabilitas, langkah itu akan memperdalam perpecahan, tidak hanya di Somalia tetapi juga di kawasan Tanduk Afrika yang sudah rapuh. Stabilitas sejati membutuhkan inklusivitas politik, legitimasi teritorial, dan konsensus sosial—tiga hal yang saat ini tidak dimiliki oleh proyek separatis Somaliland.