Parlemen Libya yang berbasis di Tobruk, wilayah timur, secara mengejutkan menyetujui kesepakatan batas maritim dengan Turki yang sebelumnya ditandatangani pada 2019. Keputusan ini membalikkan penolakan mereka di tahun 2020 dan menjadi sinyal pergeseran aliansi politik yang signifikan di kawasan Mediterania.
Kesepakatan yang awalnya diteken oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mantan PM Libya Fayez al-Sarraj ini mengatur pembagian batas laut di Mediterania Timur. Langkah ini menuai kontroversi karena dianggap memotong zona ekonomi eksklusif Mesir dan melanggar hukum internasional menurut Yunani. Mesir dan Uni Eropa menegaskan kesepakatan ini "batal demi hukum", sementara Israel juga menyuarakan penolakan.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bersikeras bahwa kesepakatan tersebut sepenuhnya sah. Dukungan parlemen Libya Timur ini tidak lepas dari peran Turki yang telah membangun hubungan erat dengan komandan militer Khalifa Haftar dalam beberapa tahun terakhir. Analisis menunjukkan bahwa keputusan ini bisa memicu ketegangan baru terkait hak pengeboran gas di Mediterania Timur dan mengubah peta kekuatan geopolitik di Afrika Utara.