Panglima senior RSF, Siddiq Ander, resmi membelot dari pasukan paramiliter pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti. Dalam video eksklusif yang diperoleh Al Jazeera, Ander menuduh kelompok itu dijalankan seperti bisnis keluarga yang mengekang kebebasan anggotanya.
Ander mengungkap bahwa seluruh aspek RSF—mulai dari aliran uang, senjata, pergerakan pasukan, hingga kenaikan pangkat—dikendalikan secara ketat oleh kerabat Hemedti. Siapa pun yang berani bersuara, kata dia, akan menghadapi pengusiran, penjara, atau kematian misterius. Adik Hemedti, Abdul Rahim Hamdan Dagalo, sendiri menjabat sebagai wakil komandan RSF.
Gelombang pembelotan ini bukan yang pertama. Sepanjang tahun ini, sejumlah komandan top RSF telah meninggalkan barisan, sebagian bahkan membawa ratusan prajurit dan kendaraan militer. Letnan Kolonel Mohammed Azraq al-Fanjari misalnya, hengkang pada 8 Oktober bersama 300 perwira dan tentara serta 30 kendaraan tempur. Sebelumnya, Al-Tayeb al-Wahidu membelot ke pihak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) bersama 50 pejuang di Omdurman pada 25 September. Brigadir Ali Rizqallah dan Mayor Jenderal al-Nour Ahmed Adam juga tercatat meninggalkan RSF pada April dan Mei.
Perang Sudan sendiri meletus pada April 2023 akibat benturan kekuasaan antara militer dan RSF, termasuk perselisihan soal rencana integrasi paramiliter ke dalam angkatan bersenjata reguler. Konflik ini telah mengungsi sekitar 13 juta orang dan mendorong sebagian wilayah ke jurang kelaparan.
Yang terbaru, kedua pihak kian gencar menggunakan drone dalam serangan yang menimbulkan korban sipil. Pada 26 Oktober, serangan menghantam pasar dan kawasan permukiman di Nyala, kota yang dikuasai RSF di Darfur Selatan. Kelompok hak asasi Emergency Lawyers melaporkan lebih dari 100 orang tewas, meski organisasi medis lain mencatat angka lebih rendah. PBB menyebut serangan drone kini menjadi penyebab utama kematian warga sipil dalam perang Sudan.
Analisis dampak: Rangkaian pembelotan ini mengindikasikan retaknya soliditas internal RSF, yang bisa melemahkan posisi Hemedti di medan tempur sekaligus membuka peluang bagi SAF untuk merebut wilayah. Bagi masyarakat sipil, fragmentasi ini justru berisiko memperpanjang ketidakpastian dan memperparah krisis kemanusiaan, terutama dengan meningkatnya penggunaan drone yang mematikan di kawasan permukiman.