Baru-baru ini, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meminta maaf kepada para korban Jeffrey Epstein. Ini dipicu oleh keputusannya menunjuk Peter Mandelson, seorang diplomat senior, sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat, meski Mandelson diketahui punya kedekatan dengan terpidana kejahatan seks tersebut.
Starmer mengakui bahwa, meskipun publik tahu Mandelson mengenal Epstein, kedalaman hubungan mereka —yang Starmer sebut 'gelap'— baru terkuak sepenuhnya. Mandelson sendiri, yang dipecat Starmer September lalu setelah email-email membuktikan ia tetap menjaga pertemanan dengan Epstein pasca-kasus kejahatan seksnya di AS pada 2008, kini menghadapi penyelidikan polisi.
Tekanan kepada Starmer makin menjadi setelah Departemen Kehakiman AS merilis dokumen minggu lalu. Berkas-berkas itu membongkar detail baru kedekatan Mandelson dan Epstein, termasuk dugaan membocorkan dokumen pemerintah dan catatan pembayaran dari Epstein kepada Mandelson atau pasangannya. Mandelson sendiri membantah menerima pembayaran dan belum mau berkomentar soal dugaan kebocoran dokumen.
Pengungkapan ini langsung memicu pertanyaan serius tentang penilaian Starmer, tidak hanya dari partai oposisi tetapi juga dari anggota partainya sendiri. Dengan tingkat popularitas yang sudah rendah di mata publik Inggris, bahkan posisi Starmer kini disebut-sebut dalam bahaya. Analis melihat, walau situasinya gawat, Starmer mungkin belum sampai mundur, kecuali ada gejolak lebih besar dari para menteri kunci pemerintahannya.
Skandal ini tidak hanya mengguncang kredibilitas personal Starmer, tapi juga menyoroti pentingnya proses seleksi dan pengawasan yang ketat bagi pejabat publik, terutama yang memegang jabatan diplomatik strategis. Publik menuntut transparansi lebih, terutama terkait integritas individu yang mewakili negara di kancah internasional.