Gaza kembali jadi sorotan setelah rentetan serangan dan penembakan Israel pada Jumat lalu menewaskan setidaknya lima warga Palestina dan melukai 11 lainnya. Insiden tragis ini terjadi di beberapa titik, termasuk kamp pengungsi Maghazi di Gaza tengah dan kota Rafah di selatan, serta area al-Mawasi.
Di Maghazi, dua pria Palestina dilaporkan tewas akibat serangan drone. Sementara itu, di Rafah, Pasukan Israel mengklaim telah menewaskan tiga 'teroris' yang keluar dari lokasi bawah tanah. Di wilayah yang sama, perahu tempur angkatan laut Israel juga disebut melepaskan tembakan gencar ke arah perahu nelayan di lepas pantai, meski belum ada laporan korban jiwa.
Tak hanya itu, enam warga Palestina lainnya, termasuk seorang ibu hamil, terluka setelah tenda pengungsian mereka di area al-Mawasi, sebelah barat Khan Younis, dihantam serangan. Serangan-serangan ini kian memperparah situasi kemanusiaan di Gaza, terutama di tengah gencatan senjata yang seharusnya berlaku sejak Oktober tahun lalu.
Kondisi ini ironis, mengingat gencatan senjata yang ditengahi AS itu seharusnya sudah masuk fase kedua, bertujuan untuk mengakhiri konflik secara definitif. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Sejak gencatan senjata mulai berlaku, otoritas Palestina mencatat setidaknya 492 warga Palestina tewas dan 1.356 lainnya terluka.
Penyeberangan Rafah yang vital sebagai satu-satunya akses non-Israel keluar masuk Gaza dan jalur bantuan kemanusiaan, masih jadi isu krusial. Otoritas Palestina mendesak pembukaannya segera, mengingat blokade yang terus berlanjut menghambat pasokan bantuan untuk puluhan ribu pengungsi.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Namun, militer Israel berdalih pasukannya tetap berada di sana sesuai kesepakatan dan akan terus beroperasi untuk menghilangkan ancaman.
Terus berlanjutnya serangan ini menunjukkan betapa rapuhnya kesepakatan damai dan memperpanjang penderitaan warga sipil. Masyarakat internasional didesak untuk lebih aktif menekan semua pihak agar menghormati perjanjian dan prioritas utama adalah keselamatan serta akses bantuan bagi mereka yang membutuhkan.