Kabar mengejutkan datang dari kancah politik Irak. Setelah Mohammed Shia al-Sudani mengumumkan pengunduran dirinya dari bursa calon perdana menteri, jalan kini terbuka lebar bagi mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki untuk kembali memimpin negara itu. Namun, kembalinya al-Maliki bukan sekadar rotasi kekuasaan biasa. Banyak pihak khawatir, ini adalah cerminan kegagalan pembangunan negara Irak pasca-invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, dan berpotensi menyeret Irak kembali ke jurang konflik sektarian yang pernah memicu kebangkitan ISIS.
Perlu diingat rekam jejak al-Maliki. Saat pertama kali menjabat pada 2006, ia didukung pemerintahan Presiden AS George W. Bush demi stabilitas, meski sudah ada tanda-tanda bahaya. Hanya enam bulan kemudian, penasihat keamanan nasional AS sudah menyuarakan kekhawatiran atas kemampuannya mengendalikan kekerasan terhadap warga Sunni. Ironisnya, dukungan AS saat itu justru dituding membuka jalan bagi kekacauan dan ketidakstabilan yang ingin mereka hindari.
Selama dua periode kepemimpinannya, al-Maliki dianggap sengaja membongkar visi politik inklusif yang digagas pasca-2003. Ia menerapkan kebijakan eksklusi terhadap populasi Sunni, baik secara politik maupun sosial, dengan dalih 'de-Baathification'. Proses yang awalnya bertujuan memberantas loyalis Saddam Hussein ini, justru diubah al-Maliki menjadi alat sektarian. Contohnya, pada 2010, ia menggunakan undang-undang tersebut untuk melarang sembilan partai dan lebih dari 450 kandidat—mayoritas Sunni—ikut serta dalam pemilihan parlemen.
Tak hanya itu, aparat keamanan di bawah kepemimpinannya juga kerap menangkap politisi Sunni moderat dengan tuduhan 'terorisme' yang dinilai dibuat-buat, serta menindak keras demonstrasi damai. Insiden pembantaian di al-Hawija, Provinsi Kirkuk pada 2013 menjadi bukti nyata. Kala itu, pasukan keamanan menyerang aksi duduk damai warga Sunni yang memprotes kebijakan diskriminatif pemerintah, menewaskan setidaknya 44 pengunjuk rasa. Di Baghdad sendiri, terjadi pemindahan paksa warga Sunni dari rumah mereka, disertai konsolidasi wilayah yang didominasi Syiah—sebuah bentuk rekayasa demografi yang didukung negara.
Kebijakan-kebijakan tersebut telah meningkatkan tensi politik sektarian di Irak, menjadikan identitas etnis dan agama sebagai pemecah utama masyarakat, serta secara fundamental merusak persatuan nasional. Kembalinya al-Maliki ke tampuk kekuasaan dikhawatirkan akan semakin memperdalam perpecahan ini, mengancam stabilitas dan perdamaian di Irak yang sudah rentan. Masyarakat internasional dan negara-negara tetangga tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama, mengingat potensi dampak domino yang bisa ditimbulkan di kawasan yang memang sudah bergejolak.