Jakarta - Hampir dua dekade diplomasi Iran-Amerika Serikat selalu terjebak pada satu pertanyaan klasik: siapa yang harus bergerak lebih dulu? Washington ingin Tehran membatasi aktivitas nuklirnya sebelum sanksi dicabut, sementara Tehran menuntut tekanan ekonomi dihentikan sebelum bernegosiasi. Namun, krisis diplomatik terkini menunjukkan pertanyaan itu mungkin sudah tidak relevan lagi.
Pakar dan mantan anggota parlemen Iran menilai, tantangan sebenarnya bukanlah soal siapa yang melangkah pertama, melainkan apakah kedua negara bisa bergerak bersama. Isu ini kembali mencuat menyusul sengketa terbaru di Selat Hormuz. Tehran mengajukan syarat pembukaan kembali jalur air tersebut jika Washington memenuhi sejumlah tuntutan, mulai dari pencabutan blokade laut, pelonggaran sanksi, hingga jaminan tidak ada serangan baru. Sebaliknya, AS bersikeras setiap proses diplomasi harus langsung membahas isu nuklir.
Kebuntuan ini sejatinya bukan hal baru. Sejarah mencatat, pada 2013 silam, kedua pihak pernah memecahkan dilemma tersebut melalui mekanisme aksi timbal balik dalam Joint Plan of Action. Kesepakatan itu kemudian berkembang menjadi JCPOA 2015, di mana Iran setuju membatasi pengayaan uranium pada level 3,67 persen dan memperluas pengawasan IAEA, sementara AS dan mitranya memberikan keringanan sanksi. Implementasinya pun bertahap, dimulai dari kesepakatan, hari adopsi, hingga hari implementasi setelah verifikasi IAEA.
Pelajaran dari sejarah ini jelas: kesepakatan berbasis urutan langkah bisa gagal jika tanpa jaminan politik yang kokoh. Ketika AS mundur dari JCPOA pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi, Iran menyimpulkan komitmen teknis saja tidak cukup. Dari sudut pandang Tehran, masalah utamanya adalah tidak adanya jaminan bahwa kesepakatan masa depan akan bertahan terhadap perubahan politik di Washington. Sementara itu, pembuat kebijakan AS juga memiliki kekhawatiran sendiri terkait pencabutan sanksi.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat global, terutama di kawasan Timur Tengah, kebuntuan ini berdampak langsung pada stabilitas harga minyak dunia dan keamanan jalur pelayaran internasional. Jika Selat Hormuz tetap terblokir atau ketegangan meningkat, rantai pasok energi global bisa terganggu. Masyarakat Iran sendiri menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan akibat sanksi, sementara warga AS dan sekutunya menghadapi risiko keamanan jika program nuklir Iran tidak terkendali. Informasi penting yang perlu dilengkapi dari media lain adalah detail teknis syarat yang diajukan Tehran terkait blokade laut, serta respons resmi Gedung Putih terhadap proposal tersebut, yang belum dipaparkan secara rinci dalam berita ini.