MADRID - Upaya Pemerintah Spanyol untuk mengatasi krisis keterjangkauan perumahan mengalami pukulan berat. Parlemen menolak dua dekrit darurat yang diajukan Perdana Menteri Pedro Sanchez pada Jumat lalu, tepat saat ratusan demonstran berunjuk rasa di luar gedung parlemen.
Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya kemarahan publik setelah kasus penggusuran seorang wanita berusia 87 tahun, Maria del Carmen Abascal, yang terekam kamera dan viral pada September lalu. Kasus tersebut menjadi simbol kegagalan sistem perlindungan penyewa di Negeri Matador.
Dekrit pertama yang ditolak sejatinya bertujuan mulia: menghentikan penggusuran kelompok rentan, membatasi spekulasi properti, dan memberikan insentif pajak untuk sewa jangka panjang. Sementara dekrit kedua berupaya membuat kontrak sewa menjadi otomatis diperpanjang (indefinite), sehingga pemilik properti harus membayar 12 bulan sewa jika ingin memutus kontrak secara sepihak.
Namun, koalisi partai oposisi—terdiri dari partai sayap kanan Junts, Partai Populer (PP), dan Vox—menolak langkah tersebut. Mereka beralasan aturan ini justru akan memperketat pasar dan membuat pemilik properti menarik unit mereka dari pasar sewa, yang berujung pada kenaikan harga.
"Pikirkan orang-orang biasa, jutaan anak muda yang tidak mampu pindah dari rumah orang tua mereka," desak Sanchez dalam pidato terakhirnya sebelum voting, memohon agar parlemen mengesampingkan kepentingan politik.
Analisis Dampak: Kegagalan ini tidak hanya melemahkan posisi Sanchez, tetapi juga memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan warga Spanyol yang kesulitan menyewa rumah. Tanpa regulasi baru, investor properti diprediksi akan semakin agresif menaikkan harga sewa, sementara penyewa rentan tetap menghadapi ancaman penggusuran. Situasi ini berpotensi memicu gelombang protes susulan yang lebih besar di kota-kota besar Spanyol.