Kanada baru saja mengesahkan Bill C-12, sebuah undang-undang kontroversial yang menuai kecaman keras dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Aturan baru ini dinilai sebagai "serangan signifikan" terhadap hak-hak pengungsi dan migran, yang berpotensi menempatkan ribuan individu dalam risiko penganiayaan, kekerasan, dan ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah beralasan ini langkah penting untuk menjaga sistem imigrasi tetap adil dan aman.
Salah satu poin krusial dalam Bill C-12 adalah pembatasan akses pencari suaka ke sidang penuh di tribunal independen, Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). Jika pengajuan suaka dilakukan lebih dari setahun setelah pertama kali masuk Kanada, mereka hanya akan menerima "penilaian risiko pra-pemulangan" yang dianggap tidak memadai dan minim perlindungan. Praktis, jalur perlindungan hukum mereka menjadi jauh lebih sulit.
Lebih jauh, beleid ini memberi pemerintah kewenangan luas untuk membatalkan berbagai dokumen imigrasi, termasuk visa penduduk tetap atau sementara, serta izin kerja atau studi, jika dianggap "demi kepentingan publik". Kelompok hak asasi khawatir ini bakal memicu pembatalan dokumen secara massal dan memfasilitasi pertukaran informasi pribadi yang berisiko, menyeret Kanada ke dalam praktik yang mirip dengan sentimen anti-migran di Amerika Serikat.
Pemerintah Kanada, melalui Menteri Imigrasi Lena Diab, menegaskan bahwa Bill C-12 bertujuan memperkuat sistem imigrasi dan suaka agar lebih adil, efisien, dan berfungsi sesuai tujuan, serta memperketat keamanan perbatasan. Perdana Menteri Mark Carney, seperti pendahulunya Justin Trudeau, memang gencar memangkas jumlah visa sementara, termasuk bagi mahasiswa internasional dan pekerja asing, yang membludak pasca pandemi COVID-19. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap tekanan pada sistem imigrasi.
Namun, bagi kelompok hak asasi, kebijakan ini justru mencerminkan sentimen anti-migran yang makin menguat di Kanada. Suasana publik di Kanada sendiri cenderung "masam" terhadap migran dan pengungsi belakangan ini. Mereka seringkali disalahkan secara tidak adil atas krisis perumahan yang terjangkau dan berbagai masalah sosial ekonomi lainnya, meskipun klaim ini dibantah oleh kelompok HAM. Artinya, UU ini tak hanya soal efisiensi, tapi juga respons terhadap tekanan publik dan politik internal yang meningkat seputar isu imigrasi, dengan konsekuensi besar bagi mereka yang mencari perlindungan dan masa depan di negeri tersebut.