JAKARTA - Situasi kemanusiaan di Palestina kini berada di titik terendah. Bukan sekadar konflik politik, kelangsungan hidup warga sipil Palestina terancam punah akibat kebijakan kolonisasi yang masif dan sistematis.
Berdasarkan laporan aktivis politik dan peneliti, Samer Jaber, fokus dunia yang terlalu lama tertuju pada solusi politik kini mulai kehilangan relevansi. Isu mendesak yang terabaikan adalah ancaman nyata terhadap struktur sosial dan kehidupan sipil Palestina yang terus tergerus.
Di Jalur Gaza, situasi digambarkan sangat memprihatinkan. Lebih dari 74.000 nyawa melayang, sementara infrastruktur vital seperti rumah sakit dan sekolah lumpuh total. Data UNICEF menyebutkan 98 persen sekolah di Gaza hancur, dan hanya menyisakan segelintir fasilitas kesehatan yang beroperasi sebagian. Sekitar 1,9 juta orang kini hidup tanpa tempat tinggal layak, terpaksa bertahan di tenda-tenda yang tidak memadai.
Tekanan juga dirasakan warga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Berbeda dengan Gaza, penghancuran di wilayah ini berjalan melalui mekanisme lain: kekerasan pemukim, penggusuran paksa, hingga penahanan pajak oleh Israel yang membuat otoritas Palestina kesulitan membiayai layanan publik. Tercatat 46 komunitas Palestina terpaksa mengungsi antara tahun 2023 hingga pertengahan 2025, dengan Hebron menjadi salah satu titik terparah baru-baru ini.
Analisis singkat: Kondisi ini bukan sekadar krisis kemanusiaan jangka pendek, melainkan upaya sistematis untuk membuat kehidupan di Palestina menjadi mustahil. Tanpa intervensi darurat, termasuk kehadiran kekuatan perlindungan internasional, bukan hanya nyawa yang melayang, tetapi masa depan sebuah bangsa akan terhapus dari peta.