Pemicu ketegangan baru muncul di tengah krisis kemanusiaan yang makin parah di Gaza. Organisasi amal internasional terkemuka, Oxfam, menegaskan menolak permintaan pemerintah Israel untuk menyerahkan detail pribadi staf Palestina yang bekerja untuk mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan, sebab lebih dari 500 pekerja kemanusiaan dilaporkan telah tewas sejak konflik memanas pada 7 Oktober 2023.
Israel, yang tahun lalu sudah mengajukan tuntutan ini kepada berbagai LSM yang beroperasi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, mengklaim bahwa data tersebut diperlukan demi 'standar keamanan dan transparansi'. Permintaan Israel meliputi salinan paspor, daftar riwayat hidup, bahkan nama anggota keluarga staf, termasuk anak-anak. Tel Aviv bahkan sempat mencabut izin 37 kelompok bantuan kemanusiaan, termasuk Oxfam, per 1 Januari lalu karena dianggap gagal memenuhi standar baru ini.
Namun, Oxfam tetap bergeming. Seorang juru bicara Oxfam kepada Al Jazeera menyatakan bahwa menyerahkan data pribadi yang sensitif kepada pihak yang berkonflik adalah pelanggaran prinsip kemanusiaan, kewajiban perlindungan (duty of care), dan aturan perlindungan data. Mereka pun mendesak pemerintah Israel untuk segera membatalkan pencabutan izin dan mencabut segala penghalang bantuan kemanusiaan.
Situasi ini menyulut perdebatan sengit di kalangan organisasi kemanusiaan. Jaringan NGO Palestina (PNGO) mengutuk keras NGO yang menyerah pada tuntutan Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan ancaman langsung terhadap keselamatan staf lokal. Di sisi lain, Doctors Without Borders (MSF) menyatakan bersedia membagikan daftar nama staf, meskipun mereka mengakui permintaan tersebut 'tidak masuk akal' dan menekankan pentingnya keamanan staf sebagai inti kesepakatan.
Dampak Nyata di Lapangan: Penolakan Oxfam ini bukan sekadar penolakan administratif biasa. Dengan lebih dari 500 pekerja kemanusiaan tewas di Gaza – sebuah angka yang bukan isapan jempol – tuntutan Israel untuk data pribadi staf memunculkan kekhawatiran serius akan keselamatan mereka yang sudah bekerja di garis depan. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan, nyawa para relawan bisa jadi taruhannya.
Langkah kontroversial Israel ini secara langsung mempersulit upaya bantuan kemanusiaan di wilayah yang sudah sangat tertekan. Ancaman pencabutan izin dan penolakan akses bisa membuat jutaan warga Palestina makin kesulitan mendapat bantuan krusial seperti makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung. Ini menempatkan organisasi amal dalam dilema bak buah simalakama: patuh dan berisiko membahayakan staf, atau menolak dan kehilangan kemampuan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Di tengah tuduhan genosida dan blokade yang terus berlangsung, kebijakan ini justru menambah penderitaan kemanusiaan di Gaza.