Amerika Serikat kembali berada di ambang penutupan pemerintahan atau 'government shutdown'. Situasi kritis ini bukan lagi sekadar tarik-menarik politik biasa, melainkan dipicu kemarahan publik atas insiden tragis: kematian seorang warga sipil, Alex Pretti, di tangan agen imigrasi di Minneapolis, Minnesota.
Senator-senator dari Partai Demokrat kini menunjukkan sikap tegas. Mereka bersumpah tidak akan mengucurkan dana tambahan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang membawahi agen imigrasi, kecuali ada reformasi ketat dalam penggunaan kekuatan. Sikap ini berani mengambil risiko terjadinya shutdown, yang berpotensi melumpuhkan layanan federal non-esensial di seluruh negeri.
Awalnya, pembahasan paket anggaran senilai 1,2 triliun dolar AS yang disahkan DPR pekan lalu ini diperkirakan akan berjalan mulus. Namun, kematian Alex Pretti pada Sabtu lalu mengubah segalanya. Publik menyoroti kebijakan penegakan imigrasi era Presiden Donald Trump yang dianggap terlalu agresif. Kepala Keamanan Perbatasan AS, Tom Homan, memang menyatakan akan mengubah pendekatan di Minnesota, namun berjanji tetap mempertahankan kehadiran di sana.
Kini, batas waktu bagi Senat untuk mencapai kesepakatan adalah Jumat tengah malam (Sabtu pukul 05:00 GMT). Untuk meloloskan paket anggaran yang mencakup pendanaan untuk Departemen Pertahanan, Buruh, Kesehatan dan Layanan Manusia, Pendidikan, Transportasi, Perumahan dan Pembangunan Kota, Keuangan, dan tentu saja, DHS, Republikan butuh 60 suara dari 100 kursi Senat. Dengan 53 kursi yang mereka pegang, dukungan minimal tujuh Senator Demokrat sangat krusial.
Paket anggaran yang ada saat ini mengusulkan penambahan 400 juta dolar AS untuk anggaran penahanan (detensi) dan 370 juta dolar AS untuk anggaran penegakan hukum bagi Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), bagian dari DHS. Jumlah ini melengkapi alokasi 170 miliar dolar AS untuk DHS dan sekitar 75 miliar dolar AS untuk ICE selama empat tahun yang telah disahkan sebelumnya.
Jika kesepakatan tidak tercapai, layanan non-esensial di berbagai departemen federal akan terhenti, ribuan pegawai terancam tidak digaji, dan perekonomian bisa terganggu. Setiap perubahan pada paket anggaran yang sudah disetujui DPR akan membutuhkan proses panjang di Senat dan harus dikembalikan ke DPR, yang saat ini sedang dalam masa reses. Ketua DPR Mike Johnson kemungkinan besar tidak akan memanggil kembali anggotanya ke Washington untuk pemungutan suara ulang.
Kematian Alex Pretti telah memperuncing perdebatan panjang mengenai imigrasi dan kekerasan aparat. Ini bukan hanya masalah angka-angka dalam anggaran, tetapi juga soal akuntabilitas, transparansi, dan hak asasi manusia. Dunia menanti apakah politisi di Washington bisa menemukan jalan tengah sebelum batas waktu, ataukah ketegangan ini akan berujung pada krisis pemerintahan yang lebih dalam.