Mantan Presiden AS Donald Trump kembali bikin gebrakan dengan mengusulkan struktur pemerintahan tiga tingkat untuk Gaza pasca-perang. Rencana yang diberi nama 'Board of Peace' ini langsung jadi sorotan, lantaran menempatkan Trump dan sejumlah tokoh pro-Israel di pucuk pimpinan, sementara Palestina seolah hanya kebagian tugas-tugas administratif tingkat kota.
Gedung Putih pada hari Sabtu waktu setempat secara resmi merilis kerangka kerja 'Dewan Perdamaian' ini. Ini adalah bagian dari 'fase kedua' rencana besar AS untuk mengakhiri perang genosida Israel di Gaza, yang konon bertujuan untuk 'rekonstruksi dan kemakmuran'. Namun, banyak ahli justru menyebut skema ini mirip 'perwalian komersial' yang minim suara untuk warga Palestina sendiri.
Seperti apa sih struktur pemerintahan tiga tingkat ala Trump ini?
Tingkat Puncak: Kendali Penuh di Tangan Trump
Di paling atas piramida kekuasaan ada 'Dewan Eksekutif Pendiri' (Founding Executive Council) yang diketuai langsung oleh Presiden Trump. Dewan inilah yang memegang kendali penuh atas keuangan, menetapkan visi strategis, dan bahkan Trump punya hak veto. Anggotanya diisi oleh para miliarder dan tokoh-tokoh yang punya kedekatan dengan Israel.
Tak hanya itu, Trump juga mengundang beberapa pemimpin negara seperti Mesir, Turki, dan Yordania untuk bergabung. Bahkan Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga diajak. Kabarnya, untuk menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, sebuah negara harus menyumbang minimal 1 miliar dolar AS. Tapi, tenang saja, keanggotaan non-permanen tetap gratis.
Tingkat Menengah: Penghubung dan Koordinator
Di bawah Dewan Puncak, ada 'Kantor Perwakilan Tinggi' dan 'Dewan Eksekutif Gaza'. Posisi 'High Representative' dipegang oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov. Ia nantinya akan bertindak sebagai 'penghubung lapangan' antara Dewan Perdamaian dengan administrasi teknokrat Palestina.
Tingkat Bawah: Urusan Administratif Lokal
Pada tingkatan paling bawah adalah 'Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG)'. Ini adalah administrasi teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina (PA). Tugas utama mereka adalah mengelola urusan-urusan kota atau municipal di Gaza.
Namun, rencana ini bukan tanpa kontroversi. Selain minimnya peran Palestina dalam pengambilan keputusan utama, Gedung Putih juga menunjuk dua 'penasihat strategis' dengan rekam jejak yang dipertanyakan ke Dewan Perdamaian. Mereka adalah Aryeh Lightstone, tokoh penting di balik Abraham Accords dan yayasan kontroversial 'Gaza Humanitarian Foundation' (GHF) yang dituduh gagal kelola bantuan hingga menewaskan ratusan warga. Lalu ada Josh Gruenbaum, yang pernah terlibat rencana mengubah Gaza menjadi 'Riviera Timur Tengah' dengan fokus pada real estat.
Skema ini pun memicu tanda tanya besar: apakah ini benar-benar untuk 'perdamaian dan kemakmuran', atau justru bentuk kontrol baru yang mengesampingkan kedaulatan warga Palestina di tanah mereka sendiri?