Nairobi, Kenya - Mahkamah Tinggi Kenya memerintahkan pemerintah untuk membuka detail perjanjian pembangunan fasilitas karantina Ebola yang terkait dengan Amerika Serikat. Perintah ini keluar sehari setelah protes besar terjadi di kota Nanyuki, Kenya tengah, yang menolak lokasi pembangunan.
Laporan dari kantor berita Reuters menyebutkan, dua orang tewas terkena tembakan dalam aksi unjuk rasa pada Senin (5/6) lalu. Juru bicara demonstran, Patrick Wahome, dan sumber keamanan mengonfirmasi dua korban jiwa tersebut.
Dalam sidang, hakim memperpanjang perintah sementara yang melarang pendirian fasilitas karantina, isolasi, atau perawatan Ebola di Kenya. Pengadilan juga melarang masuknya individu yang terpapar virus ke negara itu. Selain itu, Menteri Kesehatan Kenya diperintahkan untuk mempublikasikan detail perjanjian, termasuk penilaian kesehatan, keamanan hayati, persetujuan regulasi, dan protokol operasional.
Gugatan diajukan oleh kelompok hak asasi Katiba Institute yang menilai proyek ini tidak transparan dan membahayakan kesehatan publik. "Mereka semua menolak fasilitas itu. Hakim memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan semua dokumen terkait kesepakatan ini," lapor jurnalis Al Jazeera, Catherine Wambua-Soi, dari Nairobi.
Pejabat senior AS menyatakan, fasilitas berkapasitas 50 tempat tidur di pangkalan udara Laikipia ini akan digunakan untuk merawat warga Amerika yang terpapar virus namun belum bergejala. Sementara itu, Menteri Kesehatan Kenya, Aden Duale, menegaskan pemerintah tetap melanjutkan proyek sebagai bagian dari penguatan sistem tanggap darurat nasional.
Namun, para kritikus menilai infrastruktur kesehatan Kenya terlalu rapuh untuk menangani risiko penyebaran virus Ebola. Apalagi, Republik Demokratik Kongo dan Uganda saat ini tengah berjuang melawan wabah strain Bundibugyo yang telah menewaskan 48 orang dan dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh WHO.
Presiden Kenya, William Ruto, membela proyek tersebut dengan menyebutnya sebagai bagian dari rencana kesiapsiagaan nasional dan kemitraan kesehatan jangka panjang dengan AS. "Fasilitas di Laikipia tidak berbeda dengan fasilitas lain yang sudah ada di Kenya," ujar Ruto.
Analisis: Kasus ini menunjukkan betapa besarnya kekhawatiran publik terhadap transparansi kebijakan luar negeri yang menyangkut kesehatan. Penolakan dari berbagai elemen, mulai dari aktivis hingga asosiasi dokter, menandakan adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bisa memicu ketegangan diplomatik antara Nairobi dan Washington, serta memperlemah upaya global dalam menangani wabah.