Pemungutan suara putaran ketiga dan terakhir dalam pemilihan umum yang penuh kontroversi di Myanmar baru saja selesai. Namun, bukannya membawa harapan demokrasi, hasilnya justru menuai kecaman global dan diprediksi kuat bakal mengokohkan cengkeraman militer junta di negara tersebut.
PBB melalui Tom Andrews, pelapor khusus hak asasi manusia untuk Myanmar, dengan tegas menyebut proses pemilu ini "ilegitim" dan "curang". Senada, blok regional ASEAN, yang merupakan anggota Myanmar, juga menolak mengakui serta tidak akan mensertifikasi hasil pemilihan, menyoroti absennya partisipasi inklusif dan kebebasan yang seharusnya menjadi dasar pemilu demokratis. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan.
Pemilu yang berlangsung di 60 kota, termasuk Yangon dan Mandalay, ini telah diprediksi akan menjadi kemenangan telak bagi Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer. Dengan perolehan kursi yang telah diumumkan komisi pemilihan, USDP bersama jatah kursi militer sudah mengamankan hampir 400 kursi, jauh melampaui 294 kursi yang dibutuhkan untuk berkuasa. Ini mengindikasikan dominasi mutlak militer.
Kritikus menegaskan bahwa pemilu ini hanyalah upaya legitimasi kekuasaan militer, hampir lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi. Suu Kyi sendiri masih ditahan, dan partainya, National League for Democracy (NLD), telah dibubarkan. Akibatnya, medan politik menjadi sangat tidak seimbang dan menguntungkan partai dukungan militer.
Bukannya mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat seperti janji militer, hasil pemilu ini dikhawatirkan akan semakin memperketat cengkeraman junta. Monitor hak asasi manusia telah memperingatkan adanya penindasan kritik dan koersi selama masa persiapan pemilu. Lebih dari 400 orang bahkan didakwa hanya karena aktivitas seperti menyebarkan selebaran atau kritik online, yang menunjukkan betapa sempitnya ruang kebebasan berekspresi di sana.
Dampaknya bagi masyarakat sangat serius. Perang saudara yang telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 3,5 juta jiwa mengungsi kemungkinan besar akan terus berlanjut. Penolakan tegas dari PBB dan ASEAN ini juga menggarisbawahi isolasi politik Myanmar di mata dunia, yang bisa memperdalam krisis kemanusiaan dan politik di kawasan tersebut.