Italia tegas menolak bergabung dengan 'Dewan Damai' bentukan mantan Presiden AS, Donald Trump. Keputusan ini datang setelah Negeri Pizza menyusul jejak negara-negara besar Eropa lain seperti Prancis, Jerman, dan Inggris yang juga ogah menjadi bagian dari badan kontroversial tersebut.
Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menjelaskan alasan penolakan ini terletak pada batasan konstitusional Italia. Pasal 11 Konstitusi Italia secara gamblang menyatakan bahwa negara itu tidak dapat bergabung dengan organisasi yang tidak menjamin 'kesetaraan kondisi dengan negara-negara lain'. Nah, ini jadi masalah besar karena anggaran dasar Dewan Damai menempatkan Trump sebagai ketua dengan hak veto, sekaligus otoritas tertinggi dalam menafsirkan aturan. Jelas, ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang diusung konstitusi Italia.
Dewan Damai yang digagas Trump ini mulanya dibentuk untuk Gaza pasca-perang, namun cakupannya kemudian diperluas hingga menjadi badan pembangunan perdamaian internasional. Tak heran, keberadaannya memicu kekhawatiran bakal 'menggeser' peran PBB, apalagi setelah Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara terang-terangan mengkritik rencana Trump ini, mengingatkan bahwa tanggung jawab utama perdamaian dan keamanan global ada di tangan PBB dan Dewan Keamanan.
Kritikan lain juga muncul terkait dugaan 'bayar untuk bermain' (pay to play) karena kabarnya, anggota diminta membayar $1 miliar untuk kursi permanen. Meski demikian, Italia menegaskan tetap siap berkontribusi dalam upaya perdamaian di Gaza, salah satunya lewat pelatihan polisi, menunjukkan sikap diplomasi yang pragmatis.
Penolakan Italia ini menjadi pukulan telak bagi Dewan Damai Trump yang rencananya akan menggelar pertemuan pertamanya di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Beberapa negara seperti Hungaria, Qatar, dan Mesir dikabarkan telah bergabung. Namun, tanpa dukungan negara-negara besar, legitimasi dan efektivitas 'Dewan Damai' ini patut dipertanyakan di kancah global.