Greg Bovino, mantan kepala patroli perbatasan Amerika Serikat yang menjadi wajah publik operasi deportasi kontroversial di Minneapolis, angkat bicara membela kebijakan tersebut. Ia menyebut penarikan agen dari kota itu sebagai bentuk 'menyerah' pemerintahan Trump.
Dalam wawancaranya dengan BBC, Bovino juga menyatakan tidak menanggapi gugatan hukum yang dilayangkan keluarga Renee Good, perempuan yang tewas tertembak dalam operasi tersebut. Ia tampak meremehkan langkah hukum itu dengan mengatakan 'orang-orang memang sering menggugat'.
Bovino, 56 tahun, dicopot dari jabatannya tak lama setelah insiden penembakan fatal terhadap dua warga AS, Renee Good dan Alex Pretti, pada Januari lalu. Kedua penembakan terekam kamera dan memicu protes luas serta reaksi bipartisan. Presiden Trump kemudian menyatakan akan 'sedikit menurunkan eskalasi' dan menarik ratusan agen imigrasi dari kota tersebut.
Awal bulan ini, keluarga Good mengajukan dua gugatan perdata terhadap pemerintahan Trump atas kematiannya, menuduh adanya kematian yang salah dan konspirasi untuk mengganggu hak sipil para pengunjuk rasa. Gugatan itu menyebut sejumlah pejabat tinggi, termasuk Bovino dan Jonathan Ross, agen yang menembak Good.
Pengacara keluarga menilai pernyataan Bovino sebagai 'propaganda' dan menegaskan bahwa klien mereka tidak bisa menjadi hakim, juri, sekaligus algojo. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih sebelumnya menyebut gugatan tersebut 'tidak berdasar'.
Berbicara di Detroit saat berkampanye untuk penegakan imigrasi yang lebih ketat, Bovino mengaku menyesal 'tidak bertindak lebih keras di Minnesota dan menangkap lebih banyak imigran ilegal'. Ia juga menyebut agennya di Minneapolis sebagai 'korban sebenarnya' dari apa yang ia klaim sebagai kekerasan terburuk yang pernah dihadapi misi penegakan hukum dalam sejarah AS.
Analisis Dampak: Kasus ini menyoroti ketegangan antara penegakan hukum imigrasi dan hak sipil di AS. Penarikan agen dari Minneapolis menunjukkan tekanan politik yang signifikan, sementara gugatan keluarga korban berpotensi menjadi preseden hukum terkait akuntabilitas operasi penegakan hukum. Bagi masyarakat, kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap operasi keamanan yang melibatkan kekuatan mematikan.