Senat Amerika Serikat meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) bipartisan yang dinamai Bipartisan American Affordability and Jobs Act dengan voting 73-25. RUU ini jadi angin segar bagi industri teknologi, tapi menuai kritik dari pegiat lingkungan.
Inti dari aturan baru ini adalah percepatan izin pembangunan infrastruktur energi dan pusat data (data center). Pemerintah AS, termasuk Presiden Donald Trump, menilai aturan ini krusial untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik nasional, terutama untuk mendukung operasional kecerdasan buatan (AI).
Poin pentingnya, RUU ini mewajibkan pemilik data center yang rakus energi untuk membayar biaya infrastruktur listrik mereka sendiri. Pendukung RUU mengklaim langkah ini akan menghemat tagihan listrik rumah tangga hingga 19 miliar dolar AS sampai tahun 2040, sekaligus menggandakan proyek energi terbarukan seperti surya dan angin.
Namun, kelompok lingkungan menolak keras. Mereka menilai RUU ini justru mempercepat pengembangan energi fosil, melemahkan hukum lingkungan, dan mempersulit warga untuk memprotes proyek yang berdampak buruk bagi komunitas mereka, terutama di daerah berpenghasilan rendah.