Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan ketenangan dan ketertiban nasional setelah gelombang protes berujung kerusuhan besar melanda negaranya. Dalam pidato televisi dari Istana Élysée, Minggu, Macron menegaskan bahwa kekerasan dan penjarahan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
Sebanyak 550.000 demonstran turun ke jalan pada Sabtu lalu untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar, biaya hidup yang semakin mahal, serta memburuknya layanan publik termasuk sekolah. Aksi yang awalnya damai berubah ricuh di sejumlah kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lille. Massa bersenitam hitam dan bertopeng terlihat membakar kendaraan dan bangunan, sementara aksi penjarahan terjadi di berbagai lokasi.
Otoritas kepolisian mencatat sekitar 2.400 orang ditangkap. Menteri Dalam Negeri melaporkan sekitar 1.000 personel kepolisian terluka, tujuh di antaranya luka serius. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa, dan sejumlah rekaman menunjukkan aparat memukul demonstran dengan tongkat.
Macron menegaskan perlunya membedakan antara tuntutan sah para pengunjuk rasa dengan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok perusuh. Ia juga menjanjikan transparansi penuh terkait respons kepolisian dalam menangani demonstrasi.
Analisis Dampak: Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Macron di tengah tekanan ekonomi global. Kenaikan harga energi memicu kemarahan publik yang meluas, dan eskalasi kekerasan berpotensi memperburuk citra Prancis sebagai destinasi investasi dan pariwisata. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok dapat memicu ketegangan sosial jika tidak direspons cepat oleh pemerintah.