BUDAPEST - Parlemen Hungaria resmi mencabut amendemen undang-undang perlindungan anak yang selama ini dianggap diskriminatif terhadap kelompok gay dan transgender. Langkah ini menjadi tamparan keras bagi warisan pemerintahan Viktor Orbán dan membuka jalan bagi pencairan dana Uni Eropa senilai €4,2 miliar (sekitar Rp74 triliun) yang sebelumnya dibekukan.
UU Perlindungan Anak 2021 yang disahkan di era kepemimpinan Orbán melarang segala bentuk 'penggambaran atau promosi homoseksualitas dan transgenderisme'. Aturan itu berdampak luas, mulai dari dunia pendidikan hingga hak berkumpul. Kini, pemerintahan Péter Magyar dari Partai Tisza yang menggantikan Orbán pasca-kekalahan elektoral April lalu, bergerak cepat membongkar regulasi tersebut.
Beberapa menit setelah pemungutan suara pada Selasa (waktu setempat), Budapest mengumumkan bahwa Komisi Eropa telah setuju mencairkan dana yang dibekukan. Brussel menilai pemerintahan Magyar telah menuntaskan sejumlah pelanggaran rule of law yang mempengaruhi anggaran Uni Eropa. Hungaria juga diizinkan kembali masuk ke dua program kunci: Erasmus+ dan Horizon Europe.
Aktivis hak asasi manusia menyambut positif keputusan ini. Tamás Dombos dari Háttér Society menyebut pihaknya telah berjuang melawan UU tersebut selama lima tahun. Meski begitu, ia mencatat masih ada beberapa masalah dalam rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen, namun sebagian besar telah diperbaiki.
Menariknya, isu perlindungan anak justru berubah menjadi bumerang bagi Orbán. Publik murka setelah mengetahui pemerintahannya mendukung pengampunan terhadap wakil kepala panti asuhan yang terbukti menutupi kejahatan pedofilia atasannya. Magyar kemudian memposisikan diri sebagai pembela hak anak-anak di panti asuhan, sembari berhati-hati menghindari isu hak LGBT agar tidak kehilangan pemilih konservatif.
Dampak bagi Masyarakat: Keputusan ini tidak hanya memulihkan hak sipil kelompok minoritas di Hungaria, tetapi juga menghadirkan angin segar bagi perekonomian negara melalui pencairan dana Uni Eropa. Bagi masyarakat luas, pencabutan UU ini menandai pergeseran lanskap politik Hungaria dari rezim konservatif-radikal menuju pemerintahan yang lebih moderat, meski bukan sepenuhnya liberal. Parade Budapest Pride tahun ini pun berlangsung tanpa pembatasan, sebuah kontras besar dibanding tahun sebelumnya.