Jakarta, CNN Indonesia — Agen federal Amerika Serikat menggeledah kediaman anggota Kongres dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, di Washington DC, Senin dini hari waktu setempat. Penggeledahan ini terjadi hanya tiga minggu sebelum pemilihan sela AS pada 3 November, di mana Omar mencalonkan diri untuk periode kelima di distrik kongres ke-5 Minnesota.
Omar mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyebut penggeledahan ini sebagai upaya "menggunakan penegakan hukum federal sebagai senjata" (weaponise federal law enforcement). Sejumlah politisi senior Demokrat juga mempertanyakan mengapa operasi ini dilakukan mendekati hari pemungutan suara.
Menurut sumber yang dikutip Reuters, penyelidikan ini terkait dugaan penipuan imigrasi. Fokusnya adalah dokumen yang diisi oleh mendiang ayah Omar saat ia masih anak-anak. Omar sendiri merupakan pengungsi dari Somalia yang tiba di AS pada 1990-an dan menjadi warga negara pada 2000. Isu ini bukan hal baru; situs-situs konservatif telah lama menuduhnya melakukan penipuan imigrasi, tuduhan yang selalu dibantah Omar sebagai "kebohongan menjijikkan".
Departemen Kehakiman AS menyatakan penggeledahan ini bagian dari "penyelidikan federal yang sedang berjalan" dan telah mendapat surat perintah pengadilan. Namun, Presiden Donald Trump membantah terlibat, dengan mengatakan itu sepenuhnya urusan Departemen Kehakiman (DOJ).
Analisis Dampak: Penggeledahan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang independensi penegakan hukum di AS. Kebijakan DOJ biasanya menghindari tindakan investigatif terhadap kandidat dalam 60 hari menjelang pemilu untuk menghindari kesan intervensi politik. Langkah ini dianggap melanggar norma tersebut, memicu spekulasi bahwa penegakan hukum digunakan sebagai alat politik menjelang pemilu sela. Bagi masyarakat, ini menjadi ujian bagi kepercayaan publik terhadap netralitas institusi hukum di AS.