Kabar mengenai lengsernya Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh Amerika Serikat pada awal Januari lalu sejatinya membawa secercah harapan bagi jutaan warga Venezuela yang terpaksa hidup di pengasingan. Setelah bertahun-tahun merindukan kebebasan dari krisis ekonomi dan kekerasan politik, penggulingan Maduro yang kini sedang menanti persidangan di New York, AS, disambut suka cita. Amerika Serikat sendiri telah mengakui Delcy Rodríguez, mantan wakil presiden Maduro, sebagai pemimpin interim Venezuela.
Namun, euforia itu tak berlangsung lama. Sebulan setelah kabar itu menyeruak, banyak warga Venezuela di pengasingan, seperti Luis Peche di Bogota, Kolombia, justru menunda rencana kepulangan mereka. Bukan tanpa alasan. Mereka merasakan kecemasan mendalam bahwa meski sang "kepala" telah pergi, "rezim" Maduro yang mencengkeram tetap kokoh di Venezuela. Mesin represi, mulai dari aparat keamanan hingga geng-geng yang dulu menekan oposisi, dilaporkan masih berkeliaran bebas.
Kekhawatiran ini bukan isapan jempol. Sejumlah tokoh kunci di era Maduro, seperti Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dan Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM, masih memegang kendali pemerintahan. Jesus Rodriguez, pengungsi lain di Bogota, menyuarakan kekecewaannya. Ia menyoroti nasib sepupunya, pemimpin oposisi Jesus Armas, yang masih mendekam di Penjara El Helicoide, salah satu penjara paling kejam di Venezuela. Padahal, janji pemerintah interim adalah membebaskan "sejumlah besar" tahanan politik. Faktanya, janji itu belum terealisasi.
Situasi ini jelas menimbulkan keraguan besar. Penggantian pemimpin ternyata belum cukup untuk menjamin perubahan sistemik yang diharapkan. Bagi warga Venezuela di pengasingan, pulang ke tanah air berarti berhadapan lagi dengan ancaman kekerasan dan penindasan yang sama. Ketidakpastian politik ini memperpanjang penderitaan mereka dan menjadi tantangan besar bagi stabilitas serta pemulihan Venezuela di masa mendatang.