GAZA - Rencana perdamaian yang digagas oleh utusan khusus PBB untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi solusi kemanusiaan, rencana 15 poin ini dinilai justru mempersenjatai bantuan rekonstruksi untuk kepentingan politik.
Dalam rencana yang dirilis akhir Mei lalu, rekonstruksi Gaza justru menjadi poin terakhir, nomor 15. Sebelum warga Gaza bisa membangun kembali rumah, rumah sakit, dan sekolah, mereka harus memenuhi 14 syarat berat. Syarat itu termasuk melucuti senjata Hamas, penarikan mundur militer Israel secara bertahap, dan pembentukan badan pemerintahan sementara yang tunduk pada Otoritas Palestina yang sudah 'direformasi'.
Para analis menilai urutan ini bukan kebetulan. Kehancuran Gaza yang parah tidak lagi dilihat sebagai darurat kemanusiaan, melainkan sebagai alat tekan untuk menciptakan tatanan politik baru yang pro-Israel dan Amerika Serikat. Ini adalah bentuk 'pemaksaan' melalui bantuan.
Pendekatan ini mengulang formula lama yang kerap didorong Israel: tidak ada pembangunan kembali selama senjata masih berada di luar kendali otoritas pusat. Namun, argumen ini dianggap mengabaikan akar masalah, yaitu pendudukan, blokade, dan fragmentasi wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Dampaknya bagi masyarakat Gaza sangat jelas: penderitaan akan berlarut-larut. Dengan menjadikan rekonstruksi sebagai alat tawar-menawar politik, warga sipil yang tidak bersalah menjadi sandera. Mereka terpaksa hidup di tengah puing-puing sementara para aktor politik terus bernegosiasi soal kekuasaan.