Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menggugat negara bagian California ke pengadilan federal. Gugatan ini dilayangkan karena California dianggap lalai memenuhi tenggat waktu untuk meninjau daftar pemilih terdaftar yang diduga merupakan warga negara asing (noncitizen).
Departemen Kehakiman (DOJ) AS meminta pengadilan untuk memblokir penghitungan surat suara via pos (mail-in ballots) dari individu yang ada dalam daftar tersebut. Mereka menuding ada sekitar 20.000 orang non-warga negara yang masuk dalam daftar pemilih.
Jaksa Agung California, Shirley Weber, langsung membalas keras manuver ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima daftar tersebut dan menilai tuntutan DOJ sebagai 'tindakan darurat buatan' yang mengancam hak pilih ribuan warga. Weber juga menyoroti tenggat waktu 48 jam yang diberikan DOJ sebagai hal yang tidak masuk akal, apalagi dilakukan menjelang pemilu.
Pihak berwenang di Los Angeles County, salah satu wilayah yang menerima ultimatum, mengungkapkan bahwa mereka menerima surat berisi flash drive dengan kata sandi yang ditulis tangan. Mereka menolak mengakses perangkat tersebut karena dianggap tidak aman. Situasi ini memanas karena gugatan datang hanya tiga minggu sebelum pemilihan sela (midterm elections), memicu kekhawatiran baru terkait integritas proses demokrasi dan potensi konflik hukum pasca-pemungutan suara.