Inisiatif Presiden AS Donald Trump untuk membentuk "Dewan Perdamaian" guna mengawasi rekonstruksi Gaza rupanya tak mendapat banyak sambutan hangat di Eropa. Banyak negara memilih menolak, atau setidaknya bersikap "sedang mempertimbangkan" dengan dalih kekhawatiran serius.
Dari seluruh negara Uni Eropa, hanya Hungaria dan Bulgaria yang menyatakan siap bergabung. Ini jauh berbeda dengan rekor tahun 2003, saat mantan Presiden AS George W. Bush menggalang dukungan untuk invasi Irak, di mana Spanyol, Inggris, Polandia, Hungaria, Ceko, dan Slovakia ikut bergabung.
Prancis, salah satu negara penolak paling vokal, beralasan dewan usulan Trump ini "melampaui kerangka Gaza dan menimbulkan pertanyaan serius, khususnya terkait prinsip dan struktur PBB yang tidak bisa diganggu gugat." Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Trump sendiri, di awal masa jabatannya, sempat mengancam akan merebut Greenland, wilayah Denmark, secara paksa. Bahkan, Denmark — sekutu dekat AS — secara sengaja tidak diundang ke dewan ini setelah insiden tersebut. Undangan kepada Rusia, di tengah invasi penuhnya ke Ukraina, juga menambah keraguan akan komitmen Trump terhadap prinsip kedaulatan yang diusung PBB.
Profesor hukum internasional dari Panteion University di Athena, Angelos Syrigos, menilai inisiatif ini lebih kental nuansa politik domestik AS. "Trump sedang memikirkan kondisi di dalam AS. Situasi tidak berjalan baik. Dia butuh kemenangan besar menjelang pemilu sela November nanti," jelas Syrigos. Upaya politik luar negeri ini, baginya, adalah cara Trump mencari "kemenangan" yang bisa dijual di hadapan pemilih di negaranya, seperti kasus penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pemboman Iran, dan upayanya mengakhiri perang Ukraina.
Lalu, bagaimana dewan ini akan beroperasi? Trump sempat menandatangani piagam "Dewan Perdamaian" pada 22 Januari di Forum Ekonomi Dunia Davos, Swiss. Ia mengajak anggota dewan untuk berkontribusi $1 miliar per orang demi keanggotaan seumur hidup, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana dana itu akan digunakan. Sementara itu, menantu Trump, Jared Kushner, sudah menjadi anggota dewan eksekutif. "Bagaimana ini akan berfungsi? Akankah Trump dan menantunya yang mengelolanya?" tanya Syrigos.
Catherine Fieschi, seorang ilmuwan politik, juga melihat adanya tujuan geopolitik yang lebih ambisius. "Seolah Trump sengaja mengumpulkan kekuatan menengah... untuk melucuti potensi mereka bekerja secara independen dan membuat kesepakatan," ujarnya. Ini mirip strategi "koalisi sukarela" Bush tahun 2003, namun kali ini untuk tujuan rekonstruksi dan pengaruh.
Analisis: Penolakan massal ini menunjukkan perpecahan mendalam dalam hubungan transatlantik. Jika inisiatif Trump ini tidak mendapat legitimasi luas, upaya rekonstruksi Gaza yang sangat dibutuhkan pascakonflik berpotensi terhambat atau bahkan menjadi arena perebutan pengaruh politik. Lebih jauh, langkah ini dikhawatirkan dapat melemahkan peran dan kredibilitas PBB sebagai badan multilateral utama dalam penyelesaian konflik dan penegakan hukum internasional. Masyarakat internasional perlu waspada agar inisiatif semacam ini tidak justru memperkeruh situasi di Timur Tengah dan memecah belah upaya global untuk perdamaian.