Ketegangan antara Filipina dan China di Laut Cina Selatan kembali memanas ke level yang lebih serius. Kali ini, perselisihan diplomatik bukan hanya soal klaim teritorial, tetapi juga menyeret ancaman serius terhadap jutaan pekerjaan yang bisa terdampak akibat memburuknya hubungan bilateral kedua negara.
Manila, melalui Departemen Luar Negeri, melayangkan kritik keras terhadap Kedutaan Besar China di Filipina. Kritik ini muncul setelah Kedubes China mengeluarkan peringatan bahwa memburuknya hubungan bilateral bisa mengancam jutaan pekerjaan. Filipina menganggap peringatan tersebut sebagai upaya pemaksaan yang "koersif" dan menuduh Beijing menyalahgunakan kerja sama ekonomi sebagai alat tawar. "Gaya komunikasi semacam ini berisiko dianggap sebagai paksaan dan merusak dialog bilateral yang konstruktif," tegas pernyataan Departemen Luar Negeri Filipina.
Pemicu terbaru dari gesekan ini berawal dari presentasi Komodor Jay Tarriela, pejabat senior Penjaga Pantai Filipina, di sebuah forum akademik. Dalam presentasinya, Tarriela menampilkan karikatur Presiden China Xi Jinping. Kedutaan Besar China di Manila sontak menuntut agar Tarriela bertanggung jawab atas apa yang mereka sebut "fitnah dan tuduhan tak berdasar". Reaksi China ini justru menuai kecaman tajam dari Senat Filipina. Para senator mengeluarkan resolusi yang mengutuk intervensi Kedubes China sebagai tindakan "tidak pantas" dan menyatakan bahwa Komodor Tarriela bertindak sesuai tugasnya. Bahkan, beberapa senator menyerukan pengusiran pejabat Kedubes China atau penarikan duta besar mereka.
Juru bicara Kedubes China, Ji Lingpeng, kemudian melontarkan peringatan keras: "Setiap kerusakan serius pada hubungan diplomatik, termasuk penurunan level hubungan, akan mengancam jutaan pekerjaan." Namun, Departemen Luar Negeri Filipina mendesak Kedubes China untuk "mengadopsi nada yang bertanggung jawab dan terukur dalam pertukaran publik."
Di tengah panasnya situasi ini, Manila menegaskan kembali komitmennya untuk tetap berdialog secara diplomatik dengan Beijing, sembari tetap menuduh China melakukan "aktivitas ilegal, koersif, agresif, dan menipu" yang terus-menerus di Laut Cina Selatan. "Kami berkomitmen untuk mengelola situasi di laut secara damai," ujar Wakil Asisten Sekretaris Rogelio Villanueva Jr.
Ancaman China terkait potensi hilangnya pekerjaan ini langsung dibantah oleh lembaga riset yang berbasis di Manila, Stratbase Institute. Mereka menyebut peringatan tersebut "dilebih-lebihkan dan tidak didukung oleh bukti empiris." Data menunjukkan, jejak ekonomi China di Filipina justru lebih terbatas dari retorika Beijing. Sebagai contoh, data resmi bank sentral Filipina mencatat arus masuk investasi asing langsung (FDI) dari China hanya mencapai $3,1 juta dalam sebelas bulan hingga November 2025, angka ini menurun lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya. Bahkan, China hanya menyumbang 0,55 persen dari total arus masuk investasi bersih ke Filipina pada tahun 2024. Meskipun China telah menjadi sumber impor terbesar Filipina sejak 2013, Amerika Serikat tetap menjadi pasar ekspor utamanya. Hal ini menggarisbawahi sifat asimetris hubungan perdagangan dan menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi Filipina terhadap China mungkin tidak sebesar yang diisyaratkan oleh peringatan Beijing.
Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya hubungan di kawasan Laut Cina Selatan, di mana isu kedaulatan, politik, dan ekonomi saling berkelindan. Ancaman ekonomi dari China, meskipun dibantah oleh data, tetap menciptakan ketidakpastian dan menambah lapisan kerumitan dalam upaya menjaga stabilitas regional.