Sudan melancarkan kecaman keras terhadap Uganda. Pasalnya, Presiden Yoweri Museveni dari Uganda baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, Panglima Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang terlibat dalam perang saudara di Sudan. Kecaman Sudan ini bukan tanpa alasan, mengingat RSF dituduh melakukan kejahatan perang dan kekejaman terhadap warga sipil, bahkan PBB menyebut aksinya bisa tergolong genosida.
Pemerintah Sudan, melalui Kementerian Luar Negerinya, menyampaikan protes keras atas penerimaan Hemedti oleh Uganda. Mereka menyebut langkah ini sebagai "penghinaan" terhadap kemanusiaan dan rakyat Sudan, serta "mengabaikan" hukum internasional yang melarang dukungan terhadap pasukan pemberontak melawan pemerintah sah yang diakui dunia.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Uganda membela diri. Mereka menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Museveni dan Hemedti pada Jumat lalu berpusat pada upaya "mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Sudan dan memulihkan stabilitas regional." Presiden Museveni sendiri menekankan pentingnya dialog untuk mencapai perdamaian, sembari mewanti-wanti bahaya politik identitas yang disebutnya "beracun" dan tidak akan membawa hasil baik.
Konflik di Sudan yang pecah sejak 2023 ini telah memicu krisis kemanusiaan yang parah. Data PBB menunjukkan setidaknya 11,7 juta orang mengungsi dan sekitar 150.000 jiwa melayang. Kekejaman yang dituduhkan kepada RSF bukan isapan jempol. Baru-baru ini, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada tiga komandan RSF atas peran mereka dalam pengepungan dan pendudukan el-Fasher, ibu kota Negara Bagian Darfur Utara. Departemen Keuangan AS menuduh RSF melakukan "kampanye mengerikan pembunuhan etnis, penyiksaan, kelaparan, dan kekerasan seksual." Sebuah misi PBB bahkan menyimpulkan bahwa kampanye RSF di el-Fasher adalah "operasi terencana dan terorganisir yang memiliki karakteristik genosida."
Pertemuan di Uganda ini menyoroti dilema pelik dalam mencari solusi konflik. Apakah langkah Uganda ini merupakan upaya tulus untuk mediasi damai atau justru memperkeruh suasana dengan melegitimasi pihak yang dituduh melakukan kejahatan berat? Sikap Uganda yang menerima Hemedti bisa dianggap sebagai langkah diplomatik pragmatis, namun bagi Sudan dan komunitas internasional yang prihatin, ini adalah tamparan telak yang berpotensi memperpanjang penderitaan rakyat Sudan. Upaya perdamaian harus transparan dan tidak boleh mengorbankan keadilan bagi korban kekerasan.