Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali mengguncang sejumlah negara Eropa pada akhir pekan lalu. Ribuan warga turun ke jalan di Prancis dan Portugal untuk memprotes kenaikan biaya hidup, harga properti yang tak terjangkau, serta pemotongan layanan publik. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes yang dipimpin kaum muda di berbagai negara Eropa sejak Jumat lalu.
Di Prancis, Kementerian Dalam Negeri mencatat 82.500 demonstran turun ke jalan pada Sabtu, dengan 21.500 di antaranya berada di Paris. Angka ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 106.000 orang, meski penyelenggara mengklaim jumlahnya mencapai 150.000. Protes yang kini memasuki pekan keenam ini awalnya dimulai oleh pelajar yang menuntut perbaikan sekolah, lalu meluas melibatkan serikat pekerja dan kelompok Rompi Kuning (Gilets Jaunes). Massa juga menyoroti isu kekerasan polisi dan undang-undang baru yang memperkuat perlindungan bagi aparat yang menggunakan senjata api.
Sementara di Portugal, ribuan orang tetap berbaris di Lisbon meski diguyur hujan lebat. Mereka menuntut kenaikan upah, hunian terjangkau, dan harga barang pokok yang lebih murah. Aksi ini diorganisir oleh CGTP, federasi serikat pekerja terbesar di Portugal. Tekanan hunian di Portugal kian parah karena harga properti telah naik lebih dari dua kali lipat sejak 2017. Data Eurostat menunjukkan rata-rata pendapatan tahunan warga Portugal pada 2025 berada 37 persen di bawah rata-rata Uni Eropa.
Protes ini juga terjadi di Jerman dan Swedia pada Jumat, dengan sekitar 4.000 orang berkumpul di Berlin. Kampanye pemuda Jerman, Gen Z regelt, mengumumkan demonstrasi di 73 lokasi. Di Italia, serikat pekerja CGIL menggelar mogok kerja nasional yang mengganggu transportasi, sekolah, dan layanan kesehatan di lebih dari 100 kota. Sementara di Zagreb, Kroasia, ribuan orang juga turun ke jalan memprotes kematian warga sipil.
Analisis Dampak: Gelombang protes lintas negara ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah tekanan ekonomi global. Jika tidak direspons dengan kebijakan konkret, potensi eskalasi sosial dan gangguan stabilitas politik di Eropa bisa semakin besar, terutama menjelang musim pemilu di beberapa negara.