Presiden Kenya, William Ruto, akhirnya buka suara di tengah gelombang protes yang menewaskan sedikitnya dua orang. Ia menyebut keputusan mengizinkan Amerika Serikat membangun fasilitas karantina Ebola di negaranya sebagai langkah yang 'sudah benar'. Fasilitas itu dibangun di pangkalan militer AS untuk menampung warga Amerika yang terpapar virus mematikan tersebut.
Protes yang berujung bentrok dan korban jiwa ini menunjukkan resistensi masyarakat terhadap kehadiran militer asing dan kekhawatiran akan risiko penyebaran virus. Analis menilai, meski tujuannya mulia untuk penanganan darurat global, kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah Kenya justru memicu kecurigaan publik. Informasi dari media lokal Kenya, Daily Nation, menyebut warga khawatir laboratorium tersebut justru bisa menjadi sumber wabah baru, bukan solusi.
Dampaknya bagi masyarakat Kenya, selain korban jiwa, adalah meningkatnya ketegangan antara warga sipil dan aparat keamanan. Di sisi lain, keputusan Ruto menunjukkan betapa eratnya hubungan militer Kenya-AS, namun berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahannya sendiri. Situasi ini menjadi pelajaran bagi negara lain yang menerima bantuan medis asing: komunikasi publik yang buruk bisa berubah menjadi tragedi.