Di tengah bayang-bayang ancaman perang yang kian nyata antara Amerika Serikat dan Iran, Pakistan kini berdiri di garis depan sebagai mediator utama. Mereka berupaya keras meredakan ketegangan diplomatik yang memanas, sebuah misi yang penuh tantangan demi menjaga stabilitas kawasan dan jalur perdagangan vital dunia.
Upaya mediasi Islamabad ini semakin mendesak setelah Presiden AS, Donald Trump, melontarkan ancaman keras akan "membom Iran kembali ke Zaman Batu" jika tidak menerima persyaratan perdamaian Washington. Ancaman ini tentu saja memicu respons balasan dari Teheran, membuat situasi semakin genting.
Meski mengakui adanya "rintangan" dalam proses perdamaian ini, Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong AS dan Iran ke meja perundingan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengungkapkan bahwa kedua negara besar itu menaruh kepercayaan pada peran Pakistan sebagai penengah netral. Sebagai bukti nyata kepercayaan Iran, sebanyak 20 kapal berbendera Pakistan bahkan telah diizinkan melintasi Selat Hormuz, sebuah jalur maritim strategis yang sempat terblokir total sejak konflik AS-Israel-Iran pecah pada 28 Februari lalu. Peristiwa itu, menurut Andrabi, adalah "pertanda damai" dan langkah positif bagi stabilitas regional.
Pemblokiran Selat Hormuz sendiri telah memicu gejolak serius di pasar energi global, mendongkrak harga minyak dan gas serta menyebabkan tekanan ekonomi yang meluas. Jika konflik terus memanas, dampaknya tidak hanya terbatas pada kenaikan harga, namun juga potensi gangguan rantai pasok global dan inflasi yang tak terkendali.
Dalam upaya diplomatik yang maraton, Pakistan tidak sendirian. Mereka juga menggandeng Tiongkok, dengan meluncurkan inisiatif perdamaian lima poin. Inisiatif ini menyerukan gencatan senjata segera, keterlibatan diplomatik mendesak untuk mencegah eskalasi, dan pemulihan lalu lintas maritim normal di Selat Hormuz. Rencana ini telah dibagikan kepada Iran, AS, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendapat apresiasi luas. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, bahkan rela menunda pemulihan cedera demi menghadiri pertemuan penting di Beijing, menunjukkan betapa seriusnya Pakistan dalam misi perdamaian ini dan betapa kuatnya hubungan mereka dengan Tiongkok. Inisiatif ini juga selaras dengan hasil pertemuan empat negara (Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir) yang diadakan sebelumnya di Islamabad.
Dengan peran aktif Pakistan bersama Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah lainnya, upaya mediasi ini menjadi krusial untuk meredakan ketegangan geopolitik yang kompleks dan mencegah dampak ekonomi global yang lebih parah. Mampukah Pakistan menjadi jembatan damai di tengah gejolak dunia?