Ratusan migran dan pencari suaka di Meksiko selatan turun ke jalan. Mereka melakukan pawai maraton, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sistem imigrasi Meksiko yang dianggap memberatkan dan minim kejelasan. Aksi ini juga muncul di tengah dugaan adanya "kesepakatan rahasia" antara Amerika Serikat dan Meksiko terkait deportasi ribuan migran Kuba.
Pawai yang diikuti sekitar 500 orang ini dimulai Selasa malam dari Tapachula, kota dekat perbatasan Meksiko-Guatemala, dan berlanjut hingga Rabu. Mereka menempuh jalur yang sama seperti yang biasa dilalui para migran saat memasuki Meksiko. Tapachula memang kerap menjadi lokasi protes serupa, mencerminkan frustrasi yang memuncak di kalangan komunitas migran di sana.
Para peserta pawai menyoroti berbagai kesulitan dalam mendapatkan status hukum di Meksiko. Antrean panjang, pembatasan pergerakan, hingga minimnya akses untuk mencari pekerjaan dan jalur imigrasi legal menjadi keluhan utama. Koalisi kelompok masyarakat sipil, Southern Border Monitoring Collective, juga mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar. Migran dimintai uang hingga $2.300 (sekitar Rp37 juta) untuk dokumen yang seharusnya gratis secara hukum. Tak hanya itu, militerisasi perbatasan Meksiko yang meningkat juga dinilai mengancam keselamatan para migran dan pencari suaka.
"Tanpa dokumen, tidak ada kesempatan. Kami para migran merasa seperti tahanan di Tapachula," keluh Joandri Velazquez Zaragoza, seorang warga negara Kuba berusia 40 tahun, menyuarakan sentimen banyak rekan senasibnya.
Pengetatan kebijakan imigrasi Meksiko sendiri disinyalir kuat merupakan respons atas tekanan dari Amerika Serikat. Sejak era pemerintahan Presiden Donald Trump, kampanye deportasi massal digalakkan, dan penyeberangan ilegal dari Meksiko ke AS memang dilaporkan menurun drastis.
Namun, di tengah kebijakan keras ini, terungkap hal yang mengejutkan. Pengacara pemerintahan Trump di pengadilan mengklaim adanya "kesepakatan tidak tertulis" antara AS dan Meksiko untuk menerima 6.000 warga Kuba yang dideportasi dari AS. Klaim ini langsung dipertanyakan oleh Hakim Distrik AS William Young di Boston, Massachusetts, pada hari Rabu. Dengan tegas, Hakim Young menuntut jawaban atas "kesepakatan rahasia" yang disebutnya mencengangkan. "Bisakah ini benar? Ada kesepakatan tidak tertulis antara negara-negara berdaulat di mana 6.000 warga negara Kuba telah dikirim ke Meksiko? Apakah kesepakatan ini rahasia?" tulis Hakim Young dalam perintahnya, menunjukkan kekhawatiran serius akan transparansi dan legalitas proses ini. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sendiri belum menanggapi permintaan komentar terkait isu ini.
Pemerintahan Trump, dalam upayanya menekan jumlah deportan, memang berulang kali mencari negara "pihak ketiga" untuk menerima warga non-negara yang dideportasi. Ironisnya, sejak Januari, AS juga telah membatasi impor bahan bakar ke Kuba, sebuah langkah yang disebut-sebut untuk mendestabilisasi pemerintahan negara itu. Kebijakan ini berpotensi memicu gelombang migrasi warga Kuba yang semakin besar, sehingga menciptakan lingkaran setan masalah imigrasi yang kompleks.