Kejaksaan Hongaria resmi mencabut tuntutan hukum terhadap Walikota Budapest, Gergely Karacsony, terkait perannya dalam menyelenggarakan pawai Pride pada Juni 2025. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (3/7/2025) setelah Pengadilan Eropa (ECJ) memutuskan bahwa undang-undang anti-LGBTQ Hongaria melanggar hukum Uni Eropa.
Awalnya, pemerintah mantan Perdana Menteri Viktor Orban melarang acara publik yang melibatkan komunitas LGBTQ. Pawai Pride tahun lalu tetap berlangsung dengan dihadiri 200.000 peserta. Karacsony pun sempat didakwa pada Januari 2026 karena melanggar aturan tersebut.
Namun, vonis ECJ pada April lalu menjadi titik balik. Pengadilan tertinggi Uni Eropa itu menegaskan bahwa aturan Hongaria melanggar nilai-nilai kesetaraan dan hak minoritas. Berdasarkan putusan tersebut, jaksa menyatakan tidak ada lagi dasar hukum untuk menuntut sang walikota.
Analisis Dampak: Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi rezim konservatif Orbán yang baru saja berakhir setelah 16 tahun berkuasa. Selain membebaskan Karacsony, putusan ini menandai kemenangan bagi kelompok sipil dan komunitas LGBTQ di Hongaria. Langkah ini juga memperkuat supremasi hukum Uni Eropa di atas kebijakan nasional yang dianggap diskriminatif. Dengan perdana menteri baru, Peter Magyar, yang baru dilantik, kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembatasan kebebasan berekspresi di Hongaria mulai berakhir.