Mantan Presiden AS Donald Trump kembali menyulut perdebatan sengit. Kali ini, ia mengisyaratkan niatnya untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang akan mewajibkan identifikasi pemilih (voter ID) sebelum seseorang bisa mendapatkan surat suara. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui media sosial, menyuarakan frustrasinya atas lambannya progres isu tersebut di Kongres.
Trump beralasan, ada 'alasan hukum' kuat yang mendasari langkah ini, meskipun detailnya belum dijelaskan. Ia bersikukuh bahwa sistem pemilu saat ini rawan 'penipuan', meskipun faktanya, kasus kecurangan pemilu di Amerika Serikat tergolong sangat jarang terjadi. Dorongan ini juga datang tak lama setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan rancangan undang-undang yang meminta bukti kewarganegaraan sebelum pendaftaran pemilih. Namun, RUU tersebut diperkirakan akan menghadapi jalan terjal di Senat.
Fokus Trump pada isu ini juga tak lepas dari perhitungan politiknya menjelang pemilihan paruh waktu. Ia mendesak para politisi Republik untuk menjadikan voter ID sebagai agenda kampanye utama, dengan keyakinan bahwa isu ini akan mendulang dukungan. Sebuah studi dari Pew Research Center bahkan menunjukkan bahwa mayoritas warga AS dari kedua partai besar, termasuk sekitar 71 persen pemilih Demokrat, mendukung persyaratan identifikasi foto untuk pendaftaran pemilih, dengan dukungan lebih tinggi di kalangan Republik (95 persen).
Namun, di sisi lain, langkah ini menuai penolakan keras dari para advokat hak pilih dan pemimpin Partai Demokrat. Mereka khawatir, kewajiban menunjukkan identitas foto dapat memberatkan, bahkan mendiskualifikasi, warga dari komunitas berpenghasilan rendah atau kelompok terpinggirkan yang mungkin kesulitan mengakses dokumen-dokumen yang diperlukan. Kekhawatiran utamanya adalah potensi pembatasan hak pilih bagi warga negara AS yang sah. Isu ini sejatinya merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan kontrol federal terhadap proses pemilihan, yang secara fundamental memicu pertanyaan hukum dan perdebatan panjang tentang keseimbangan antara integritas pemilu dan aksesibilitas hak demokrasi.