Sebuah pameran yang mengungkap sisi gelap sejarah perbudakan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, harus dipulihkan. Demikian putusan hakim federal yang menuding pemerintah AS berupaya menghapus fakta penting dari sejarah bangsanya. Keputusan ini memicu kembali perdebatan sengit tentang bagaimana seharusnya bangsa Amerika menghadapi masa lalunya.
Hakim Distrik AS Cynthia Rufe baru-baru ini memerintahkan National Park Service (NPS) untuk mengembalikan pameran mengenai sembilan individu yang diperbudak oleh George Washington di sebuah situs bersejarah di Philadelphia. Pameran tersebut sebelumnya telah dicopot oleh administrasi Presiden Donald Trump. Perintah pencopotan itu didasarkan pada kebijakan eksekutif Trump yang bertujuan "memulihkan kebenaran dan kewarasan sejarah Amerika" di museum, taman, dan monumen nasional, serta memastikan situs-situs tersebut tidak menampilkan elemen yang "secara tidak pantas menjelek-jelekkan warga Amerika di masa lalu atau yang masih hidup."
Namun, dalam putusan setebal 40 halaman yang tajam, Hakim Rufe menilai upaya tersebut sebagai bentuk sensor sejarah. Ia bahkan secara gamblang menuduh pemerintah federal mencoba menghapus sejarah AS, menyamakannya dengan 'Kementerian Kebenaran' dalam novel distopia '1984' karya George Orwell. Hakim Rufe menegaskan, pemerintah tidak punya kuasa untuk 'membongkar dan membengkokkan kebenaran sejarah', terutama saat mereka menguasai fakta-fakta sejarah.
Keputusan ini muncul setelah pemerintah kota Philadelphia menggugat administrasi Trump terkait pencopotan beberapa panel penjelasan di Independence National Historical Park, lokasi di mana Washington pernah tinggal bersama istrinya pada tahun 1790-an. Pameran yang dibuat dua dekade lalu itu menyajikan detail biografi tentang setiap individu yang diperbudak oleh keluarga Washington, termasuk dua di antaranya yang berhasil melarikan diri.
Lebih dari sekadar kasus lokal, insiden ini menggambarkan pertarungan yang lebih luas atas narasi sejarah di Amerika. Administrasi Trump sebelumnya juga diketahui menghapus konten serupa tentang sejarah perbudakan dan penduduk asli Amerika di situs-situs lain, seperti di Grand Canyon National Park. Kebijakan ini juga memicu pemulihan patung-patung Konfederasi, yang oleh para pegiat hak-hak sipil dinilai bisa membalikkan kemajuan sosial selama puluhan tahun dan merusak pengakuan terhadap fase-fase krusial dalam sejarah AS.
Putusan Hakim Rufe ini disambut gembira oleh para politisi lokal dan pemimpin komunitas kulit hitam di Philadelphia. Ini menjadi penanda penting bahwa upaya untuk melestarikan dan mengajarkan sejarah yang jujur, meskipun kelam, tetap menjadi prioritas dalam lanskap politik yang makin terpolarisasi. Keputusan ini menegaskan independensi yudikatif dalam menjaga integritas sejarah dan menantang upaya pemutihan fakta demi kepentingan narasi tertentu.