Inayatullah Laghari tak akan pernah lupa garis buram di dinding sekolah desanya di Baid Sharif, Dadu. Empat tahun lalu, garis itu adalah penanda seberapa tinggi air bah menenggelamkan rumah dan lahan pertaniannya saat banjir dahsyat melanda Pakistan. Bagi Laghari dan jutaan petani lain di Provinsi Sindh, pertanian adalah tulang punggung hidup. Kini, jejak air itu menjadi pengingat pahit atas bencana yang menghancurkan segalanya.
Tragedi 2022 bukan sekadar bencana alam biasa. Banjir terburuk dalam sejarah Pakistan ini menewaskan lebih dari 1.700 jiwa, mengusir 30 juta orang dari rumahnya, merendam jutaan hektar lahan pertanian, dan menghancurkan lebih dari sejuta rumah. Kerugiannya fantastis, mencapai sekitar 40 miliar dolar AS. Ironisnya, Pakistan, negara yang hanya menyumbang kurang dari 1 persen emisi karbon global, justru menjadi salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Pemerintah Pakistan dan PBB kala itu bahkan menyebutnya sebagai 'bencana kemanusiaan akibat iklim' dan 'musim hujan steroid'.
Kini, Laghari bersama 38 petani lain dari Sindh, provinsi yang paling parah terdampak, berani melawan. Mereka melayangkan gugatan ke pengadilan terhadap dua raksasa industri asal Jerman: RWE, salah satu produsen listrik terbesar di Eropa, dan Heidelberg Materials, produsen bahan bangunan global. Tuduhannya jelas: emisi gas rumah kaca dari kedua perusahaan ini disebut-sebut memperparah bencana banjir historis di tahun 2022.
Gugatan ini tak main-main. Menurut data Carbon Majors, sebuah lembaga pemikir perubahan iklim, RWE dan Heidelberg Materials termasuk dalam 178 produsen industri di seluruh dunia yang bertanggung jawab atas 70 persen emisi karbon global. European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), yang mewakili para petani, menjelaskan bahwa kedua perusahaan ini dipilih karena merupakan dua dari tiga penghasil karbon dioksida terbesar di Jerman. Kasus ini bukan hanya tentang Pakistan; ini adalah salah satu gugatan iklim lintas batas pertama yang menyoroti bagaimana negara-negara berkembang, yang paling sedikit berkontribusi pada krisis iklim, justru menanggung beban terberat akibat aktivitas industri raksasa di negara maju.
Dampaknya bisa sangat besar. Jika gugatan ini berhasil, ia akan menjadi preseden kuat bagi komunitas rentan lainnya di seluruh dunia untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerugian akibat perubahan iklim. Ini bisa mengubah lanskap hukum lingkungan global, memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk lebih serius mengelola emisi mereka dan bertanggung jawab atas jejak karbon yang mereka tinggalkan.