New Delhi, India — Gelombang protes kembali memanas di jantung ibukota India. Pemimpin oposisi utama, Rahul Gandhi, kembali memimpin aksi turun ke jalan di New Delhi bersama puluhan anggota parlemen. Mereka menuntut sang ketua komisi pemilihan umum (KPU) mundur dari jabatannya.
Gandhi, yang merupakan pewaris dinasti politik paling berpengaruh di India, berusaha mengubah semangat protes pemuda musim panas lalu menjadi tantangan yang lebih besar terhadap dominasi Perdana Menteri Narendra Modi yang sudah berkuasa satu dekade. Tekanan terhadap pemerintah nasionalis Hindu itu pun semakin meningkat.
Dalam konferensi pers hari Senin, Gandhi menyebut pemerintahan Modi telah "memenjarakan" ibukota. Gerakan pemuda yang dijuluki "Cockroach" — yang berhasil memaksa menteri pendidikan mundur pada Juli lalu — juga mengancam akan menggelar protes pada Selasa jika mereka tidak diizinkan berkumpul di Jantar Mantar, pusat demonstrasi musim panas lalu.
Bergabung dengan partai Kongres pimpinan Gandhi, kekuatan oposisi lain, dan Partai Cockroach Janta (CJP), ribuan mahasiswa dari organisasi sayap kiri turun ke jalan. Saat pemerintah bersiap menghadapi protes lanjutan, aparat keamanan dilaporkan menahan ribuan mahasiswa setiap hari. Tudingan kekerasan selama penahanan pun menyelimuti ibukota dengan iklim ketakutan.
Komisi Pemilihan Umum India, yang seharusnya menjadi lembaga independen pengawas pemilu terbesar di dunia, mendapat kritik tajam. Terungkap bahwa ketuanya, Gyanesh Kumar, sering mengabaikan kekhawatiran dua komisioner lainnya terkait integritas perubahan basis data pemilih. Selama berbulan-bulan, partai oposisi menuding KPU telah dikompromikan dan sengaja menggagalkan pemilu demi keuntungan elektoral partai BJP milik Modi. BJP membantah semua tuduhan itu.
Sejak Juni tahun lalu, komisi tersebut telah merevisi dan memperbarui daftar pemilih di seluruh negara bagian. Lebih dari 130 juta nama telah dihapus — sebuah langkah yang menurut para kritikus secara tidak proporsional mencabut hak pilih kelompok minoritas dan rentan di India. Gandhi bahkan menyerukan agar Ketua KPU diadili dengan tuduhan pengkhianatan. "Kami tidak akan membiarkanmu," ujarnya merujuk pada Kumar.
Politikus oposisi menuding aksi unjuk rasa para pemimpin termasuk Gandhi dibalas dengan kekerasan brutal. Video-video yang beredar menunjukkan mereka ditahan paksa. "Mereka datang dengan cinta di hati, bukan kebencian atau kemarahan," kata Gandhi merujuk pada protes Sabtu lalu. "Mereka dipukuli, baik oleh polisi maupun preman BJP."
Lewat platform X, Gandhi menulis: "Narendra Modi... tidak bisa membungkam suara India. Para pengecut ini tidak bisa mengintimidasi kami. Mereka harus minggir." Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam protes hari Senin.
Analisis Dampak: Situasi kali ini dinilai analis jauh berbeda dibanding protes musim panas lalu. Jika dulu tuntutan terfokus pada satu menteri, kini gerakan ini menyasar fondasi demokrasi India — integritas pemilu dan kebebasan sipil. Penghapusan 130 juta nama dari daftar pemilih berpotensi mengubah peta politik secara permanen, terutama menjelang pemilu mendatang. Eskalasi kekerasan dan penahanan massal juga menimbulkan kekhawatiran internasional tentang memburuknya ruang demokrasi di negara demokrasi terbesar dunia ini. Dampak jangka panjangnya: legitimasi pemilu India bisa dipertanyakan, dan stabilitas politik kawasan Asia Selatan berpotensi terguncang.