Di jalanan sibuk Baghdad, sebuah ponsel kini berfungsi lebih dari sekadar alat komunikasi. Bagi Sarah Jassim, kamera adalah senjata utama. Melalui akun Instagram-nya, ia membagikan rekaman video yang dikirim oleh para perempuan Irak yang menjadi korban pelecehan seksual. Video-video tersebut menampilkan aksi keberanian para korban yang merekam langsung pelaku, mulai dari pria yang melakukan eksibisionisme hingga komentar cabul di ruang publik.
Langkah ini bukan tanpa risiko. Jassim mengaku telah menerima ancaman pembunuhan hingga serangan asam. Ia juga dituduh memicu tindakan tidak senonoh karena mendorong perempuan untuk berani bersuara di masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Meski begitu, upayanya membuahkan hasil; salah satu video yang diunggahnya berhasil membawa seorang oknum polisi ke penjara karena terbukti melecehkan siswi sekolah.
Kasus ini menyoroti celah besar dalam sistem hukum Irak. Hingga kini, istilah "pelecehan" dan "kekerasan berbasis gender" belum diakui secara eksplisit dalam KUHP setempat. Komite PBB juga mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Irak masih sangat luas dan kurang terlaporkan. Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus hukum diskriminatif, termasuk aturan yang membebaskan pemerkosa jika menikahi korbannya.
Bagi masyarakat luas, fenomena ini menjadi cerminan pergeseran sosial di mana teknologi digunakan sebagai alat bukti alternatif ketika institusi hukum dianggap lambat dan tidak berpihak. Namun, perlindungan hukum yang nyata tetap menjadi kunci agar para perempuan tidak perlu bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan keadilan.