Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (ACHPR) melayangkan desakan mendesak kepada Presiden Niger, Abdourahamane Tchiani, terkait dugaan pelanggaran hak fundamental yang menimpa komunitas Arab Mahamid. Desakan ini muncul setelah beredar laporan bahwa warga Mahamid di wilayah Diffa, tenggara Niger, mengalami pembatasan akses terhadap air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga dokumen kependudukan.
Surat desakan tertanggal 6 November tersebut baru dipublikasikan pada 9 November. Tiga perwakilan komisi menandatangani surat itu, termasuk Komisaris HAM Niger serta kepala dua kelompok kerja yang membidangi hak ekonomi-sosial-budaya dan hak masyarakat adat/minoritas. Langkah ini menyoroti kekhawatiran serius terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah perbatasan yang selama ini dikenal rawan konflik.
Komunitas Mahamid sendiri memiliki keterkaitan sejarah dengan Chad dan Sudan, dan sebagian keluarga telah menetap di Niger selama beberapa generasi. Namun, keberadaan mereka kerap menuai gesekan dengan otoritas setempat. Pemerintah menuduh sebagian warga Mahamid memalsukan dokumen kewarganegaraan, terlibat perdagangan senjata, dan memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata di cekungan Danau Chad. Tuduhan ini belum terverifikasi secara independen.
Yang memicu kecaman adalah beredarnya dokumen internal Kementerian Dalam Negeri Niger tertanggal 7 Oktober. Menurut laporan media lokal African Perceptions, instruksi tersebut memerintahkan penutupan sekolah dan fasilitas air yang digunakan warga Mahamid, mewajibkan mereka membayar penuh biaya kesehatan, serta menghentikan penerbitan dokumen sipil. Instruksi itu bahkan meminta penarikan KTP dan paspor yang sudah ada. Al Jazeera belum dapat memverifikasi keaslian dokumen tersebut atau memastikan apakah instruksi telah dijalankan.
Meski begitu, desakan ACHPR ini bukan merupakan temuan formal bahwa pemerintah Niger telah melanggar hak asasi manusia. Namun, langkah komisi menunjukkan tekanan internasional mulai mengarah ke Niamey. Dampaknya bagi masyarakat Mahamid sangat nyata: tanpa dokumen kependudukan, mereka berisiko kehilangan akses layanan dasar, hak pendidikan anak, dan bahkan status kewarganegaraan. Situasi ini berpotensi memperbesar ketegangan sosial di wilayah Diffa yang sudah rentan terhadap konflik perbatasan dan krisis pengungsi.