Parlemen Aljazair resmi menyetujui pengerahan pasukan ke Niger pada Minggu (waktu setempat). Majelis Rendah (People's National Assembly) meratifikasi keputusan ini setelah Majelis Tinggi (Council of the Nation) menyetujuinya secara bulat lebih awal di hari yang sama. Ini menjadi pengerahan militer luar negeri pertama Aljazair dalam 50 tahun terakhir, menandai pergeseran besar dalam doktrin militer negara Afrika Utara tersebut yang sebelumnya dikenal non-intervensionis.
Meski jumlah tentara dan jadwal pengerahan belum diumumkan ke publik, langkah ini disebut-sebut untuk melindungi instalasi minyak milik perusahaan energi negara, Sonatrach, di Niger. Senator Belkacem Boulghiti seperti dikutip Associated Press menyatakan pasukan dikirim "untuk melindungi kepentingan ekonomi dan strategis Aljazair, khususnya fasilitas minyak di Niger".
Keputusan ini muncul setelah hubungan Aljazair dan Niger menghangat. Presiden Niger Abdourahamane Tchiani berkunjung ke Aljazair pada Februari, disusul kunjungan Menteri Pertahanan Salifou Mody beberapa bulan kemudian untuk membahas kerja sama keamanan. Sebelumnya, hubungan sempat memanas akibat insiden penembakan drone Mali oleh militer Aljazair pada April lalu, yang membuat Niger, Mali, dan Burkina Faso menarik duta besar mereka dari Aljazair. Kecaman Aljazair terhadap kudeta Niger 2023 juga sempat memperkeruh hubungan.
Langkah ini juga dilatarbelakangi upaya Aljazair memperdalam kerja sama keamanan di kawasan Sahel, sabuk wilayah luas dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah yang mencakup beberapa negara di perbatasan selatan Aljazair. Sebelumnya, Aljazair telah mengirim empat jet Sukhoi Su-30 buatan Rusia, pesawat transport, dan pesawat pengisian bahan bakar ke Niamey menyusul apa yang disebut otoritas Aljazair sebagai upaya destabilisasi pemerintahan militer Niger.
Secara konstitusi, revisi tahun 2020 mengatur syarat pengerahan pasukan ke luar negeri. Pasal 91 memberi presiden wewenang mengizinkan pengerahan asalkan mendapat dukungan minimal dua pertiga anggota setiap kamar parlemen. Konstitusi juga mengatur partisipasi Aljazair dalam operasi perdamaian di bawah PBB, Uni Afrika, dan Liga Arab.
Analisis dampak: Pergeseran doktrin militer Aljazair ini berpotensi mengubah peta keamanan kawasan Sahel yang selama ini dilanda ketidakstabilan akibat aktivitas kelompok militan. Bagi masyarakat Aljazair sendiri, keputusan ini memicu perdebatan karena bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang lama dipegang. Sementara bagi Niger, kehadiran pasukan Aljazair bisa memperkuat pengamanan infrastruktur energi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kedaulatan. Pengamat menilai langkah ini sekaligus sinyal bahwa Aljazair ingin memperkuat pengaruhnya di Sahel, bersaing dengan pengaruh Rusia dan negara-negara Barat yang juga aktif di kawasan tersebut. Dengan belanja militer yang menembus 25 miliar dolar AS pada 2025 menurut SIPRI, Aljazair memiliki kapabilitas militer signifikan untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya.