New York, Amerika Serikat – Sejarah baru tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, berhasil terpilih sebagai Presiden Majelis Umum PBB (UNGA) ke-81. Ia mengalahkan Duta Besar Siprus, Andreas Kakouris, dalam pemungutan suara yang ketat.
Rahman akan resmi menjabat saat sidang Majelis Umum PBB dibuka pada September mendatang. Kemenangan ini sangat penting karena terjadi di tengah ketidakstabilan geopolitik global yang memuncak. Sebagai diplomat karir, Rahman telah malang melintang di PBB, termasuk menjabat sebagai juru bicara negara-negara berkembang (LDCs) dan penasihat khusus di UNCTAD.
Menariknya, Rahman baru diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada Februari lalu, setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memenangkan pemilu pertama pasca lengsernya Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional dan utusan khusus untuk isu Rohingya di bawah pemerintahan sementara pemenang Nobel, Muhammad Yunus.
Momen Krusial: Pemilihan Sekjen PBB
Masa jabatan Rahman akan bertepatan dengan proses paling penting di kalender PBB, yaitu pemilihan Sekretaris Jenderal pengganti Antonio Guterres yang masa jabatannya berakhir tahun ini. Ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Rahman.
Dalam pidato perdananya, Rahman menyatakan bahwa PBB akan memasuki dekade kesembilan di saat kepercayaan terhadap organisasi ini tengah diuji dari berbagai sisi. 'Tantangan ini cenderung merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan kita untuk mewujudkan janji-janji organisasi,' ujarnya.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, langsung memberikan ucapan selamat dan memuji pengalaman diplomatik Rahman sebagai jaminan kesuksesan bagi Majelis Umum dan PBB secara keseluruhan.
Analisis: Kemenangan Langka dan Simbol Perlawanan
Meskipun jabatan Presiden UNGA lebih bersifat seremonial, posisi ini sangat prestisius. Biasanya, presiden UNGA dipilih secara aklamasi. Namun, kali ini terjadi pemungutan suara rahasia karena tidak ada kata sepakat.
Ini adalah pemilihan presiden UNGA yang paling kontroversial sejak 2016. Fakta bahwa seorang diplomat dari Bangladesh—negara yang baru saja mengalami transisi politik besar—mengalahkan kandidat dari Siprus menunjukkan adanya pergeseran peta kekuasaan di forum internasional. Bagi negara berkembang, kemenangan ini bisa dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi negara-negara besar dalam menentukan arah diplomasi global.
Dampaknya bagi Indonesia dan Asia, posisi ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat suara negara-negara Selatan (Global South) di panggung dunia, terutama dalam isu perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi.