Presiden Panama, Jose Raul Mulino, tak gentar sedikit pun menghadapi gertakan Beijing. Ia dengan tegas menolak ancaman "harga mahal" dari pemerintah China yang diarahkan ke negaranya.
Sikap keras Panama ini muncul setelah Mahkamah Agung mereka memutuskan untuk membatalkan kontrak pengelolaan dua pelabuhan strategis di sepanjang Terusan Panama. Kontrak vital ini sebelumnya dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, CK Hutchison.
Dalam pernyataannya di media sosial, Presiden Mulino menegaskan bahwa pembatalan kontrak tersebut adalah murni keputusan yudikatif yang independen, sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Panama. Ia menepis tudingan intervensi atau tekanan, meskipun keputusan ini tak bisa dilepaskan dari desakan kuat Amerika Serikat.
Sebelumnya, mantan Presiden AS Donald Trump secara terbuka menekan Panama untuk membatalkan kontrak dengan CK Hutchison, bahkan sempat melontarkan ancaman untuk menguasai Terusan Panama. Hal ini makin memperjelas bahwa kasus Terusan Panama bukan hanya soal hukum domestik, melainkan juga perebutan pengaruh sengit antara AS dan China di kawasan Amerika Latin yang strategis.
Tentu saja, reaksi China sangat keras. Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) menyebut putusan pengadilan Panama itu "absurd" dan "memalukan", memperingatkan konsekuensi politik dan ekonomi yang serius. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China bahkan menuduh AS memiliki "mentalitas Perang Dingin" dan bias ideologi.
Terusan Panama sendiri merupakan jalur pelayaran super sibuk yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, menjadikannya arteri perdagangan global yang vital. Setelah pembatalan kontrak CK Hutchison, pemerintah Panama menunjuk perusahaan pelayaran Denmark, Maersk, untuk mengambil alih pengelolaan terminal pelabuhan sementara.
Keputusan berani Panama ini memiliki dampak besar. Tidak hanya menunjukkan kemandirian hukum sebuah negara kecil di hadapan raksasa ekonomi, tapi juga bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang berada di persimpangan kepentingan AS dan China. Ancaman "harga mahal" dari Beijing bukan isapan jempol, bisa berarti pembatasan investasi, hambatan perdagangan, atau bahkan ketegangan diplomatik yang berpotensi menggoyahkan stabilitas ekonomi dan politik Panama ke depan.