Pemerintah Gabon resmi mencabut larangan penggunaan media sosial yang telah berlangsung selama delapan bulan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Otoritas Komunikasi Tinggi (HAC) melalui siaran televisi pada Sabtu lalu. Sebelumnya, pemblokiran yang dimulai pada 17 Februari tersebut beralasan untuk menekan penyebaran konten yang memicu konflik dan perpecahan di negara Afrika Tengah itu.
Larangan ini sempat menuai kritik keras karena dampaknya yang luas. Bagi warga Gabon, khususnya generasi muda, platform seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram bukan sekadar hiburan, melainkan alat utama untuk mencari nafkah. Selama pemblokiran, banyak warga terpaksa menggunakan VPN agar tetap bisa mengakses internet dan menjalankan bisnis mereka.
Langkah pemblokiran ini terjadi di tengah gelombang ketidakstabilan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Brice Oligui Nguema. Saat itu, aksi mogok kerja oleh guru dan pegawai negeri sipil terkait tuntutan kesejahteraan sedang marak. Oposisi menilai kebijakan pemblokiran sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pencabutan larangan ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi komitmen pemerintah untuk membuka ruang demokrasi dan transparansi informasi, setelah bertahun-tahun sebelumnya kebebasan digital sering dibatasi oleh rezim terdahulu.