ISLAMABAD - Pemerintah federal Pakistan resmi mengambil alih kekuasaan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) pada Minggu lalu, sebuah langkah dramatis yang menargetkan partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang saat ini mendekam di penjara.
Pengambilalihan ini dilakukan dengan memberlakukan aturan darurat dan pemerintahan gubernur, yang secara otomatis membekukan kebebasan sipil dan menangguhkan pemerintahan provinsi yang telah dikuasai PTI sejak 2013. Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi beralasan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberantas "terorisme" yang menurutnya tidak bisa ditangani secara efektif oleh pemerintah daerah.
Namun, langkah ini memicu kontroversi. Partai PTI melalui Sekretaris Informasinya, Sheikh Waqas Akram, menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menantang keputusan tersebut. Mereka menilai tuduhan pemerintah sebagai dalih politik. Sejumlah analis, seperti Hassan Abdullah Niazi dari LUMS, juga meragukan alasan pemerintah, dengan menyebut bahwa KP tidak dalam kondisi anarki seperti yang digambarkan.
Ketegangan meningkat karena pengambilalihan ini terjadi di tengah "Long March" atau pawai panjang yang dipimpin PTI menuju Islamabad. Pawai ini bertujuan menekan pemerintah agar membebaskan Imran Khan. Meski Menteri Sohail Afridi dan beberapa anggota kabinetnya telah ditahan secara preventif, PTI menegaskan bahwa aksi protes belum berakhir dan "pemberantasan bersejarah" terhadap partai mereka baru saja dimulai.